Menampilkan 2084 data.
Ujoh Bilang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa anti korupsi yang digelar di depan Kantor Kejati Kaltim pada 23 Oktober lalu terkait dugaan mark up anggaran dan isu mangkraknya pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Ia menjelaskan bahwa istilah mangkrak tidak tepat digunakan karena pembangunan masih terus berjalan. “Sekarang mangkrak, kosakata kalau di dalam kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang sudah dibangun setengah dan tidak dilanjuti, ini kan bukan begitu, prosesnya terus berjalan,” ujarnya saat diwawancarai usai RPJMD Kamis (6/11/2025). Terkait dugaan mark up, Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya menegaskan bahwa anggaran proyek selama tiga tahun anggaran mencapai Rp205 miliar dan seluruhnya sudah diaudit.
Tenggarong – DPRD Kabupaten Kukar merampungkan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, Jumat (7/11) malam lalu. Setelah penyampaian Nota Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, kepada unsur Pimpinan DPRD Kukar, dilanjutkan dengan penyampaian Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kukar atas Nota Keuangan RAPBD 2026. Untuk tanggapan dari Fraksi PKB-PKS disampaikan oleh Desman Minang Endianto. Dalam penjelasannya, Desman berharap ke depan semua yang termuat dalam APBD 2026 kegiatan yang dilakukan harus langsung menyentuh kepada masyarakat dan skala prioritas.
Samarinda – Kasus kaburnya belasan tahanan dari sel Polsek Samarinda Kota belum lama ini mematik perhatian publik karena kondisi markas kepolisian di Jalan Bhayangkara itu dinilai tidak memenuhi standar untuk kantor operasional maupun ruang tahanan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, pun mendukung langkah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang berkomitmen membantu relokasi dan pembangunan kantor baru Polsek Samarinda Kota. “Status bangunan itu cagar budaya, otomatis tidak bisa dilakukan perubahan. Kepolisian perlu mencari lahan pengganti, sementara Pemkot (Pemerintah Kota) bantu lewat dukungan hibah,” ujar Deni. Relokasi dinilai sebagai langkah paling realistis, mengingat tata letak bangunan sekarang tidak mendukung keamanan tahanan. Pos penjagaan berada di bagian depan, sedangkan sel tahanan di belakang, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.
Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) tengah menyiapkan sistem pendaftaran dan verifikasi pedagang Pasar Pagi berbasis digital. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Walikota Samarinda, Andi Harun, yang menegaskan bahwa relokasi dan peresmian Pasar Pagi baru hanya akan dilakukan setelah seluruh pedagang terverifikasi secara resmi. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi khusus yang sedang dikembangkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda. “Beliau (Walikota) menginginkan semua pedagang Pasar Pagi yang memang real itu mendaftar lewat aplikasi, yang sedang digodok dengan Kominfo bersama kami. Kami memasukkan data, mereka membuatkan aplikasinya, dan dalam waktu dekat insyaAllah bisa terealisasi,” jelas Yama, sapaan akrabnya.
Balikpapan – Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah daerah. Bukan sebatas kegiatan yang sudah direncanakan, namun juga realisasi dari aspirasi atau keluhan masyarakat pun terancam merasakan dampaknya. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik. Dia menyebut, kebijakan tersebut memberikan dampak langsung hingga ke pembangunan di tingkat masyarakat. Japar menuturkan, pemotongan TKD secara otomatis akan memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sejumlah kegiatan prioritas.
Tana Paser – Penanganan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Paser dipercepat oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim agar bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Seperti yang sementara ini berjalan yaitu rehabilitasi ruas Jalan Batu Aji Kuaro, tepatnya pada segmen jalur dua Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (6/11/2025). Areal ini sebelumnya menjadi sorotan warga dikarenakan kerusakan jalan yang cukup parah, sehingga membuat kendaraan sulit melintas. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-1.2 Ruas Kuaro Batu aji) Muhammad Idris, menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Batu Aji-Kuaro sementara proses pengerjaan dengan masa pelaksanaan 170 hari kerja sejak 15 Juli hingga 31 Desember 2025. "Progres pengerjaan sudah mencapai 71,65 persen, ritme pekerjaan kami jaga agar bisa selesai tepat waktu, bahkan jika memungkinkan lebih cepat dari target," terang Idris.
Sendawar – Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kubar terus memperkuat sinergi antara instansi dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, serta akuntabel. Dua hari lalu, BPN bersama Kodim 0912/Kubar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melaksanakan kegiatan koordinasi aset BMN di wilayah Kubar. Kepala BPN Kubar, Zulkipli mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis daalm penataan dan penertiban aset milik negara. “Khususnya yang berada di bawah penguasaan masing-masing instansi. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan sinergi antar lembaga pemerintah dapat memperkuat tata kelola aset negara agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya, Rabu (5/11).
Samarinda – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kota Tepian kini sudah dijalankan melalui 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Dapur SPPG Bugis di Go Mall, Jalan Bhayangkara salah satunya, kini mulai beroperasi dan melayani pelajar, salah satunya di SDN 002 yang letaknya tidak jauh dari dapur tersebut. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menargetkan 73 dapur untuk menjangkau hingga 135 ribu siswa-siswi, dengan sistem pemantauan stok dan menu secara digital. “Kami telah membentuk Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Pelaksanaan MBG dan berkoordinasi secara intensif dengan semua stakeholder,” kata Andi Harun usai mengunjungi SDN 002, Kamis (6/11).
Balikpapan – Bapenda Kaltim mendorong perusahaan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB-II), mengingat Pemprov Kaltim telah melakukan pembebasan biaya alias gratis. Itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan Samsat. Kegiatan ini digelar UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Balikpapan, Kamis (6/11). Kepala UPTD PPRD Wilayah Balikpapan Willie Havre Yulian mengatakan, proses BBNKB ini penting untuk kebutuhan di masa mendatang. Misal ada kejadian yang tak diinginkan dan lain bisa diketahui data pemilik baru. “Terutama untuk perusahaan penyewaan mobil silakan lapor,” katanya. Ini juga akan membantu proses santunan kecelakaan dari Jasa Raharja. Dengan data yang akurat memudahkan mencari alamat wajib pajak terbaru.
Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menerima kunjungan audiensi perwakilan tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Kabupaten Kukar, Rabu (5/11). Audiensi berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kukar ini para nakes yang hadir menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Kukar terkait besaran gaji atau upah yang dinilai belum layak jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan hidup. Selain itu, mereka juga menyoroti belum jelasnya regulasi pendukung di tingkat daerah yang mengatur status dan hak-hak PPPK paruh waktu. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengapresiasi atas inisiatif para tenaga kesehatan yang datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami sangat mengapresiasi kedatangan para tenaga kesehatan Kukar ke DPRD untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Persoalan besaran gaji yang dianggap belum sesuai ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Ahmad Yani.