Menampilkan 2026 data.
Pemerintah pusat menegaskan kesiapan mendukung daerah yang berpotensi terdampak penyesuaian transfer ke daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, langkah mitigasi fiskal akan disiapkan agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu. “Kita akan melihat mana daerah yang terdampak cukup dalam akibat penyesuaian dari TKD 2026, dan kami nanti akan di belakang untuk mensupport,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Rakor yang diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia itu, menjadi ajang penyamaan arah kebijakan antara pusat dan daerah menjelang penyusunan APBD 2026. Restuardy menegaskan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar daerah segera menyiapkan langkah efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik. Menurut Restuardy, seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap komposisi belanja agar penghematan bisa dilakukan di sisi aktivitas dan penunjang. “Efisiensi harus dilakukan, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Balikpapan – Tahun ini, proyek refinery development master plan (RDMP) akan berakhir. Serapan tenaga kerja mulai berkurang di sektor tersebut. Awalnya dari 40 ribu tenaga kerja menjadi 15 ribu tenaga kerja. Mengantisipasi hal ini, Balikpapan bakal mengandalkan sektor industri lain. Pemkot Balikpapan terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modal di Kota Minyak. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan pihaknya optimistis Balikpapan bisa menjadi kota jasa, perdagangan, dan industri. Mengingat dari sisi letak geografis menjadi keunggulan. “Kita berhadapan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang ada di Kalimantan,” ungkapnya. Keunggulan ini akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Seperti diketahui, ALKI II merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Sulawesi dan Samudera Hindia. Ini menjadi rute pelayaran dan penerbangan internasional. “Kita ingin menjadikan Balikpapan sebagai pusat perindustrian yang ada di Kalimantan,” tuturnya. Rahmad yakin ini bukan hal yang mustahil dengan berbagai strategi.
Sangatta – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari total APBD tahun ini yang mencapai Rp9,89 triliun, Pemkab memproyeksikan anggaran tahun depan hanya Rp4,86 triliun atau turun lebih dari separuhnya. Penurunan signifikan itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat membacakan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Jumat (31/10). “Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi enggak banyak. Itu dalam pembahasannya mungkin bisa bertambah. Paling, sedikitlah,” ujar Mahyunadi. Dalam nota pengantar itu, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mencapai Rp4,867 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer Rp4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp91,98 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,842 triliun, dan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar. Mahyunadi mengakui, turunnya proyeksi anggaran akan berdampak pada pola belanja pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kutim menyiapkan langkah efisiensi di seluruh sektor, termasuk menyesuaikan skala prioritas program pembangunan. “Kalau kuat anggarannya, ya kita prioritaskan untuk tetap dijalankan. Tapi kalau tidak kuat anggaran ini, semuanya juga harus turun. Misalnya belanja pegawai,” terangnya.
Samarinda – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemda mencari cara agar fiskal tetap tebal tanpa harus bergantung setoran dari pusat. Di tengah kondisi itu, ada fakta lain yang bikin miris. Besarnya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat ribuan alat berat dan kendaraan operasional perusahaan tambang serta perkebunan, belum terdata sebagai wajib pajak daerah. Dari hasil verifikasi Pemprov Kaltim, terdapat lebih dari 11.300 unit alat berat di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan yang belum sepenuhnya tercatat sebagai objek pajak. Kondisi ini membuat penerimaan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) belum optimal. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan perlunya langkah cepat untuk menutup kebocoran tersebut. “Kita ingin semua potensi pajak yang seharusnya menjadi hak daerah bisa masuk ke kas daerah, tidak boleh ada yang terlewat,” ujarnya dalam Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Optimalisasi PAD di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/10) sebagaimana dikutip dari siaran pers Pemprov Kaltim. Menurut gubernur, banyak perusahaan besar masih menggunakan kendaraan berpelat luar Kaltim, padahal beroperasi penuh di wilayah ini.
Bontang – Kondisi Jalan Koi atau ruas jalan menuju SMP 7, Kelurahan Tanjung Laut Indah mengalami kerusakan. Di beberapa titik struktur jalan justru patah. Utamanya yang berada di tepi sungai. Akibatnya pengendara harus menghindari struktur yang miring tersebut. Salah satu pengendara yang melintas Jarno mengaku kondisi ini sangat membahayakan jika dibiarkan terlalu lama. Mengingat akses ini sangat padat di waktu tertentu. Khususnya saat jam pelajar sekolah berangkat maupun pulang. “Saya tiap hari mengantar anak sekolah. Ini di bagian ujung dekat KS Tubun sudah miring jalannya,” kata Jarno. Khawatirnya jika tidak ada penanganan maka kerusakan akan lebih parah. Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) harus bertindak sigap. Apalagi jika terjadi longsor dan kondisi sungai posisi pasang. “Harus diperbaiki segera mulai dari penurapan maupun struktur jalan. Mengingat di titik itu tidak ada pagar di sempadan sungai,” ucapnya. Sementara warga lainnya Eko menuturkan sejatinya perbaikan jalan dilakukan pada 2023 lalu. Bentuknya pengaspalan jalan. Pemkot Bontang kala itu mengucurkan anggaran senilai Rp1,5 miliar. “Kemungkinan ini struktur tanahnya yang bergerak. Jadinya kondisinya rusak kembali,” tutur dia.
BALIKPAPAN — Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi (BPPDR) Balikpapan mulai melaksanakan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kepala BPPDR Balikpapan, Idham, mengatakan, penerapan perda baru ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada penataan sistem dan penguatan kapasitas tim pajak. “Kami ingin memastikan seluruh unsur, mulai dari petugas lapangan hingga analis kebijakan, benar-benar memahami substansi aturan baru ini agar implementasinya berjalan efektif dan transparan,” ujarnya. Perda Nomor 4 Tahun 2025 menjadi penyempurnaan regulasi sebelumnya dengan menyesuaikan pada kebijakan nasional, digitalisasi layanan, serta dinamika ekonomi daerah. Beberapa sektor strategis yang terdampak dalam aturan ini mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga pajak mineral bukan logam dan batuan.
Bontang – Rencana pembangunan kawasan Bontang Technopark kembali mencuat. Program strategis ini digadang-gadang menjadi perpaduan antara dunia industri, perguruan tinggi, dan sektor pertanian. Lokasi yang diproyeksikan berada di kawasan Bontang Lestari. Wakil Wali Kota Bontang Agus Hari mengatakan wacana Bontang Technopark sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, kajian awal sudah pernah disusun oleh pemerintah bersama instansi terkait. “Kajiannya sudah ada sejak lama, dan tahun 2025 ini dilakukan review kembali,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini. Menurutnya Bontang Technopark merupakan perencanaan jangka panjang yang diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan teknologi dan inovasi di Kota Taman. Meski demikian, ia menegaskan proyek ini tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat. “Pembangunan tidak bisa dimulai tahun depan. Kemungkinan besar baru akan berjalan bertahap pada 2027,” ucapnya. Ia menambahkan, Pemkot Bontang sudah menyiapkan lahan di kawasan Bontang Lestari sebagai lokasi pembangunan. Saat ini, tahapan yang tersisa adalah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah untuk memulai pengerjaan fisik. “Lahan sudah ada. Tinggal menyesuaikan kemampuan anggaran kita,” tutur dia.
Sendawar – Anggota DPRD Kutai Barat (Kubar) dari Fraksi Golkar, Hanura, PAN, dan Perindo melakukan peninjauan proyek peningkatan jalan berupa semenisasi di Kampung Karangan, Kecamatan Mook Manar Bulat (MMB), Jumat (3/9/2025). “Ini bentuk fungsi kontrol kami terhadap pembangunan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah. Kami ingin melihat sejauh mana progres kegiatan, salah satunya proyek jalan ini,” ujar Zainuddin Thaib, anggota DPRD Kubar. Proyek jalan yang berlokasi tak jauh dari Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) diketahui mulai dikerjakan sejak Agustus hingga Desember 2025. Dari hasil tinjauan, H. Udin, sapaan akrab Zainuddin menilai kesiapan material di lapangan cukup baik. “Kami berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu. Yang dikhawatirkan hanya faktor cuaca, karena Oktober biasanya curah hujan tinggi,” tambahnya.
Tenggarong – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mendukung program nasional 3 juta Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang digagas pemerintah pusat. Dukungan itu diwujudkan lewat beragam kebijakan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah subsidi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimam (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Setiap minggu dilaksanakan zoom untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung program tersebut,” ungkap Aidil. Salah satu langkah nyata, sebutnya, adalah pembebasan biaya BPHTB bagi rumah subsidi. “Kalau rumah subsidi tidak dikenakan BPHTB. Ketentuannya juga sudah memiliki payung hukum lewat Perda. Tapi untuk rumah pribadi, tetap berlaku seperti biasa. Selain itu, kami juga diminta melaksanakan program bedah rumah,” jelasnya.
Samarinda – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan penurunan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltim didorong rendahnya realisasi kelompok belanja K/L yang turun 39,60 persen (yoy) akibat lemahnya belanja modal dan belanja barang masing-masing sebesar 47,91 persen (yoy) dan 43,71 persen (yoy). Efisiensi dan realokasi anggaran menjadi faktor utama. Pemerintah pusat dan daerah mengarahkan kembali porsi anggaran ke pos-pos prioritas, termasuk mengurangi alokasi belanja barang dan modal. “Capaian realisasi belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi atau realokasi anggaran pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan di level nasional,” tegas Budi, Jumat (3/10).