Menampilkan 2026 data.
SANGATTA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Noviari Noor akan melanjutkan program pembangunan drainase sebagai upaya penanganan banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan drainase cukup efektif untuk menanggulangi dampak banjir. “Dalam lima tahun terakhir program itu sudah jalan dan semua merasakan manfaatnya,” kata Noviari, Senin (3/2). Ia menjelaskan, program pembangunan drainase tersebut telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi dampak banjir di Kutim.
JAKARTA -— Presiden Prabowo Subianto memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2). Itu adalah pantauan pertama Prabowo sejak program MBG di-launching pada1 Januari 2025 lalu. Namun, kunjungan Prabowo dilakukan secara tertutup. Tidak ada wartawan yang meliput, yang ada hanya video yang beredar di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan inspeksi mendadak tersebut. “Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah,” ujarnya kepada media.
BALIKPAPAN - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pemerintahan berpeluang mengubah besaran dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (3/2), isu itu dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam rapat terbatas pada Januari 2025, anggaran IKN untuk 2025-2029 sudah ditetapkan Rp48 triliun. Kemudian pada 2025 saja, dialokasikan Rp 6,3 triliun. Basuki mengatakan, saat Ratas Penetapan Anggaran IKN, Inpres Efisiensi belum diterbitkan. Karena itu, pihaknya perlu memastikan ulang besarannya kepada Menteri Keuangan. Basuki menjelaskan, sejauh ini anggaran yang ditetapkan masih sesuai pagu.
BAKLIPAPAN - Jalan alternatif yang baru saja dibuka dari arah Perumahan Wika menuju Balikpapan Baru (BB), setelah jembatan Tamansari Bukit Mutiara I Wika selesai dibangun, kini ditutup kembali. Padahal jembatan itu, baru saja dibuka pada Senin, 20 Januari 2025 untuk memberikan kemudahan warga dalam mendapatkan jalan alternatif. Tepat pada Jumat, 31 Januari 2025 akses jalan resmi ditutup, dan disebutkan berlaku selama 14 hari. Dari pantauan Kaltim Post, tertulis di baliho bahwa jembatan ini ditutup dengan dalih menunggu hasil investigasi dan kajian jalan masuk roda dua dan roda empat menuju ke komplek Praja Bhakti Perum Pemda oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
BALIKPAPAN, TRIBUN — Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memastikan bahwa pembangunan Rumah Sakit (Rumkit) Balikpapan Timur akan berlanjut. Proyek ini saat ini berada dalam tahap ekspos Detail Engineering Design (DED) dan dijadwalkan memasuki fase lelang pada April 2025, setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan proyek strategis yang menggunakan skema anggaran tahun jamak (multi years). Oleh karena itu, proses lelang baru dapat dilaksanakan setelah pemerintahan daerah yang baru resmi dilantik. “Kami menargetkan lelang dilaksanakan pada April 2025,” ujar Gasali kepada Tribunkaltim.co Senin (3/2).
BONTANG, TRIBUN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang mengalokasikan anggaran Rp4,4 miliar untuk membagikan 230 unit laptop gratis kepada guru SD di Bontang yang belum menerima perangkat sebelumnya. Kepala Disdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono, mengatakan kebijakan ini bertujuan mendukung proses belajar mengajar sesuai kurikulum terbaru. “Guru yang belum menerima tahun lalu akan dimasukkan dalam anggaran tahun ini,” ujarnya, Minggu (2/2/2025). Pengadaan laptop dilakukan melalui skema e-katalog dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, penyimpanan 512GB SSD, dan layar 14 inci.
TENGGARONG - Sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Kukar kembali bernapas lega. Program Rp50 juta per RT yang telah berjalan sejak 2021 dipastikan kembali digulirkan pada 2025. Program ini tetap berlanjut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman 2021-2026, meskipun Kukar baru bersiap menyusun RPJMD baru untuk periode 2025-2030. Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, dua hari lalu. Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran RT untuk tahun depan masih mengacu pada kebijakan sebelumnya.
BONTANG, TRIBUN - Pemerintah Kota Bontang akan menyesuaikan anggaran tahun 2025 dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi belanja. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diminta untuk membatasi belanja pada kegiatan seremonial, studi banding, publikasi, dan perjalanan dinas yang akan dikurangi hingga 50 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengonfirmasi bahwa Pemkot Bontang akan mengikuti arahan tersebut. “Menyesuaikan anggaran sesuai dengan poin-poin yang disebutkan dalam Inpres itu. Kegiatan yang tidak prioritas akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).
BONTANG, TRIBUN -— Pemerintah Kota Bontang terus berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sejumlah potensi unggulan lokal dikembangkan untuk meningkatkan daya saing investasi. Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspian Nur, mengatakan pemanfaatan potensi lokal menjadi strategi utama dalam mendorong pembangunan dan investasi. “Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya daerah, baik dari alam, budaya, maupun keahlian masyarakat, sehingga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya kepada Tribunkaltim, Jumat (31/1/2025).
BONTANG -— Pemkot Bontang telah memasukkan pos anggaran untuk bonus lebaran bagi tenaga kontrak daerah (TKD) atau biasa disebut dengan honorer. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Soni Suwito mengatakan untuk tahun ini setiap TKD bakal diberikan dengan nominal Rp2 juta. “Nominalnya sama dengan tahun lalu yakni dua juta rupiah,” kata Soni. Namun demikian, ia tidak bisa membeberkan secara rinci berapa total anggaran seluruh TKD dalam batang tubuh APBD. Menurutnya, pemberian bonus penilaian karya ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah.