Menampilkan 2026 data.
JAKARTA, KOMPAS - Pemangkasan anggaran di level daerah ternyata turut menyasar belanja esensial, seperti urusan pangan serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Pemerintah daerah mesti cerdik mengelola anggaran yang tersisa agar arahan efisiensi dari pusat tidak menganggu program penting yang berkaitan langsung dengan rakyat. Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan anggaran di daerah menyasar dua sumber sekaligus. Pertama, transfer ke daerah (TKD) yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kewenangan daerah.
TANJUNG REDEB - Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai melakukan pemangkasan anggaran belanja. Termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan efisiensi anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2025. “Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah setelah menerima Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran daerah. Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan di daerah tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2) kemarin. Tito mulanya mengatakan terdapat beberapa daerah yang sudah menganggarkan program MBG. Tito mengatakan program MBG akan dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan tidak dipakai untuk program MBG.
BONTANG, TRIBUN - Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 1 Bontang yang sempat terhenti kini dipastikan berlanjut tahun ini. Proyek ini meliputi pembangunan gedung tiga lantai dengan 12 ruang kelas serta perbaikan drainase dan pemasangan paving block. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono, mengatakan proyek ini telah dianggarkan sebesar Rp4 miliar. “Sudah kita dianggarkan kurang lebih Rp4 miliar dari APBD. Ini untuk pembangunan ruang kelas, drainase, dan paving block sebagai satu paket,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).
PENAJAM - Puluhan masyarakat Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) mendatangi Kantor Bupati PPU, Senin (3/2). Mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terkait pelaksanaan reforma agraria yang dinilai tidak sesuai janji pemerintah. Ya, para warga ini menuntut kepastian penyelesaian terkait lahan mereka yang terkena dampak pembangunan bandara VVIP. Salah satu warga, Edi (50) menjelaskan bahwa sejak awal, mereka dijanjikan akan mendapatkan solusi yang cepat dan percontohan yang baik. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak terpenuhi.
SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim telah memutuskan untuk memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim pada Senin (3/2). Menurut Ketua DPRD Kutim Jimmi, keputusan ini diambil sesuai imbauan Presiden RI untuk efisiensi anggaran. “Kita sepakat saja untuk digunakan ke hal-hal yang kongkret dan lebih bermanfaat,” kata Jimmi. Dengan pemotongan anggaran sebesar 50 persen, diharapkan dapat menghemat biaya perjalanan dinas sebesar Rp200 miliar. Jimmi menambahkan, pemotongan ini akan mempengaruhi kinerja pemerintahan. “Keputusan ini memberikan pengalaman baru bahwa perjalanan dinas itu menjadi hal yang harus ditinjau ulang,” tambah Jimmi.
SEJUMLAH proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser tahun ini ditarget lebih cepat selesai dibanding tahun sebelumnya. Kepala DPUTR Paser Asnawi mengatakan, perencanaan untuk proyek fisik sudah dianggarkan dan dilaksanakan saat APBD Paser 2024 di Perubahan. Sehingga pada APBD 2025 tinggal pelaksanaan. “Sekitar 75 persen proyek fisik, perencanaannya sudah di APBD Perubahan 2024 lalu,” kata Asnawi, Senin (3/5/2025).
BONTANG - Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan, hingga kini belum tahu alokasi anggaran itu diperuntukkan apa. Apalagi sampai saat ini juga belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Anggaran ini untuk apa kami pelajari dulu. Tunggu petunjuk teknis,” kata Bambang. Bahkan bentuk MBG ini seluruh kabupaten atau kota di Kaltim yang belum uji coba juga bertanya-tanya. Terkait dengan arahan maupun durasi pelaksanaannya. “Termasuk uji cobanya kapan kami juga belum tahu,” ucapnya.
BONTANG - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD 002 Bontang Barat ditargetkan 'G rampung akhir Januari 2025, namun hingga kemarin (3/2) belum selesai. Pantauan Kaltim Post di lapangan, pekerja masih melakukan beberapa kegiatan di halaman sekolah dan bagian dalam bangunan. Konsultan Pengawas Pengerjaan RKB SD 002 Bontang Barat Yulius Ruru mengatakan, pengerjaan masih menyisakan pemasangan paving block untuk halaman sekolah. Serta pemasangan keramik khususnya di lantai atas. “Belum selesai. Butuh waktu sepekan lagi,” kata Yulius.
SAMARINDA, TRIBUN -— Banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Samarinda beberapa waktu lalu, seperti kawasan Perumahan Griya Mukti Sejahtera dan Jalan Ahmad Yani, masih menjadi masalah meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan. Terlebih belakangan ini, hujan dengan intensitas tinggi turut menyebabkan genangan yang disebabkan oleh limpasan air dari Sungai Karang Mumus (SKM). Salah satu faktor utama adalah belum rampungnya pembangunan tanggul di kawasan tersebut.