Menampilkan 2026 data.
TENGGARONG – Selama 2024, menjadi capaian tertinggi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar sebagai penyalur anggaran Dana Desa (DD). Uang untuk desa tersebut mencapai Rp1,1 triliun. Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo melalui Kabag Keuangan, Juriansyah menjelaskan pada 2024, secara presentasinya menjadi tahun tertinggi selama lima tahun terakhir dalam menyalurkan anggaran dengan realisasi Rp1,1 T atau rata-rata 97,19 persen. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lanjut dia, capaian hanya di kisaran 80-90 persen saja. Hal ini disesuaikan dengan anggaran pagu daerah. Besaran tersebut terbagi secara menyeluruh, seperti adanya operasional dan dominasi penyaluran DD. “Сараian tersebut BPKAD tahun ini lebih mendominasi ke Dana Desa dan telah dialokasikan dan terserap sebesar 100 persen,” jelasnya.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunda pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, penundaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab PPU akan dilakukan sampai adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Pengadaan barang dan jasa untuk sementara ditunda sampai ada arahan lebih lanjut dari pusat,” kata Tohar, Kamis (30/1/2025) dilansir dari Pusaranmedia.com.
BALIKPAPAN – Rencana pembangunan flyover atau jalan layang di Simpang Lima Muara Rapak kembali mengemuka. Di mana proyek ini sudah lama diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim masih belum terwujud. Meski kawasan tersebut dikenal rawan kecelakaan lalu lintas, yang kerap menelan korban jiwa, hingga kini proyek tersebut belum dimulai. Dilansir dari seputarfakta.com, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin menjelaskan, bahwa desain Detail Engineering Design (DED) untuk flyover sudah selesai dan telah direview oleh PUPR Provinsi Kaltim. Namun, meski desain sudah ada, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dari PUPR Kaltim mengenai kelayakan pelaksanaan proyek sesuai dengan hasil review tersebut. “Teman-teman di PUPR Provinsi masih akan melihat apakah desain yang sudah direview ini bisa diterapkan atau tidak. Ini perlu kajian lebih lanjut,” kata Muhaimin kepada media, Kamis (30/1).
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda menggelar rapat terbatas mengupdate kondisi banjir yang terjadi sejak Minggu (26/7) lalu, di balai kota, Kamis (30/1). Rapat tersebut membahas lebih banyak penyebab banjir dan upaya jangka pendek, hingga panjang untuk penanganannya. Agenda tersebut dihadiri Tim BWS Kalimantan IV, Bidang SDA PUPR Pera Kaltim, DPUPR, dan BPBD Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, banjir yang terjadi beberapa hari belakangan imbas tingginya curah hujan di utara Samarinda sehingga merendam wilayah Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Kondisi itu ditambah daya tampung Waduk Benangan yang kritis, menyebabkan ketinggian level air mencapai 8,15.
BONTANG – Penambahan sumur baru terus diusulkan oleh Direksi Perumda Tirta Taman. Tahun ini berdasarkan pengajuan usulan terdapat dua titik, mencakup di area Guntung dan Bontang Lestari. Dirut Perumda Tirta Taman Suramin mengatakan saat ini proses pengurusan perizinan. Pada dasarnya manajemen hanya mengusulkan tetapi terakomodasi atau tidak menjadi wewenang dari Pemprov Kaltim. “Kami sudah sediakan persyaratan administrasinya. Rata-rata sumur baru nantinya berkapasitas 20 liter per detik,” kata Suramin. Khusus di Guntung saat ini terdapat dua sumur yang beroperasi. Masing-masing kapasitas 20 liter per detik. Penambahan satu sumur baru ini dalam rangka meningkatkan jam pelayanan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah pelanggan maka diperlukan pasokan bahan baku air bersih yang lebih banyak.
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menganggarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa BLT ini akan diberikan kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan lansia terlantar. Sebanyak 1.275 orang akan menerima manfaat BLT, yang terdiri dari 375 anak yatim piatu dan 900 lansia. Mereka tersebar di sepuluh kelurahan di empat kecamatan terdekat. Sebagian besar penerima bantuan merupakan penerima yang sudah terdaftar pada tahun sebelumnya. “Penerima baru juga ada. Calon penerima baru berasal dari pihak kelurahan karena banyak yang pindah atau meninggal dunia,” ungkapnya.
PENAJAM – Sebanyak 241 tenaga harian lepas (THL) atau honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) “dirumahkan” sejak Kamis (30/1). Ratusan THL itu termasuk guru dan tenaga non-kependidikan yang masa kerjanya di bawah 3 tahun. Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengatakan, keputusan ini mengikuti ketentuan pemerintah bahwa tenaga honorer dengan masa kerja 2024-2025 bakal segera “dirumahkan” pada tahun ini. “Kami sangat memahami kebutuhan sekolah terhadap keberadaan THL guru terutama, tetapi kami tidak bisa berbicara lebih jauh karena kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan terkait hal ini,” kata Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, saat menyampaikan keputusan “pahit” kepada ratusan THL yang dikumpulkan di Gedung Graha Pemuda di Jl. Propinsi, Km 9, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU, Kamis (30/1).
PENAJAM – Dengan belajar dari pengalaman Bali pada Jumat (24/1/2025), diharapkan PPU dapat membangun ekowisata mangrove yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU telah mengembangkan ekowisata mangrove di Kampung Baru, Kecamatan Penajam, PPU, yang tercatat telah ada sejak 2016 dengan luas mencapai 60 hektar. “Kawasan ekowisata ini telah mengalami revitalisasi dan telah diresmikan untuk umum pada Sabtu, 14 Desember 2024. Kawasan ini dilengkapi dengan pembangunan jembatan 677,8 meter; lebar 2 meter; dengan rute sekira 800 meter. Proyek revitalisasi ini menelan anggaran sekitar Rp2 miliar, yang mencakup perencanaan, pengawasan, serta anggaran yang bersumber dari APBD Disbudpar PPU,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU, Andi Israwati Latief, saat peresmian.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melaksanakan penghematan dengan memangkas anggaran yang terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan, penghematan itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
UJOH BILANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan signifikan, jumlahnya mencapai Rp2,3 triliun. Anggaran ini mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menjadi salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang mengatakan sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran tersebut. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan Mahakam Ulu. Dengan peningkatan APBD ini, kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi,” ungkapnya pada Selasa (28/1).