Menampilkan 2084 data.
GILIRAN - Stadion Palaran, Samarinda yang akan direvitalisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, Senin (10/2) malam Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersama jajaran terkait melakukan kunjungan sekaligus peresmian penggunaan fasilitas olahraga yang berada di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tersebut. "Borneo FC meminta agar Stadion Palaran direnovasi. Oleh karena itu, PU pusat sudah merenovasi di sini (Stadion Segiri), maka Pemprov Kaltim yang mendanai di Palaran," ujar Akmal. Akmal Malik mengakui anggaran perbaikan masih terbatas. Sejauh ini baru rumput lapangan yang dikatakan sudah siap pakai, namun masih tanpa listrik. "Nanti kita akan resmikan menggunakan genset dulu. Setelah itu akan menjadi salah satu home base Borneo FC dan klub di Kaltim," jelasnya.
BONTANG, TRIBUN - Masjid Terapung Darul Ir-syad Al Muhajirin di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang. Tahun ini, masjid yang menjadi ikon wisata religi itu menerima alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek pembangunan pagar pengaman dan penataan halaman. Seperti diketahui, masjid ini telah diresmikan pada Maret 2022 oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dibangun secara bertahap dengan anggaran total mencapai Rp60 miliar, masjid yang berdampingan dengan Pelabuhan Loktuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menarik banyak pengunjung sebagai destinasi wisata.
UJOH BILANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu, Devung Paran menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah Mahulu. Program yang akan berlangsung dari 19 Februari hingga 19 Maret 2025 ini dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang memiliki kondisi geografis cukup menantang. Devung menegaskan pentingnya dukungan anggaran agar program ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa anggaran untuk TMMD tidak mengalami pergeseran. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pihak Kodim segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Bupati dan Sekda selaku Ketua TAPD, agar tidak ada kendala dalam alokasi dana," ujar Devung pada Jumat (5/2) lalu.
BALIKPAPAN – Pembangunan jembatan balai benih ikan (BBI), Tanjung Laut Indah masih dikerjakan oleh kontraktor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan kontraktor sudah mulai melakukan pengecoran lantai jembatan. “Konstruksi lantai memang semenisasi tidak sampai diaspal,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini. Saat disinggung berapa progres pengerjaan, ia belum bisa membeberkan secara rinci. Sebelumnya Dinas PUPRK memberikan perpanjangan waktu hingga pertengahan bulan ini. Pemberian kesempatan itu 50 hari pasca kontrak habis di akhir Desember silam. “Setelah pengecoran ini maka langsung oprit kanan-kiri jembatan,” ucapnya. Dinas PUPRK pun masih optimistis dengan pengerjaan ini selesai di batas akhir pemberian kesempatan. Menurutnya kontraktor pun mengerjakan hingga malam hari. Jumlah pekerja yang terlibat 15 orang. “Tinggal pembersihan selanjutnya,” tutur dia.
TANJUNGREDEB - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan seluruh dana kampung pada 2024 telah tersalur ke kas masing-masing kampung. Sebanyak 100 kampung di Kabupaten Berau mendapat alokasi anggaran Rp492,46 miliar dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung, DPMK Berau, Agus Salim, menjelaskan meskipun penyaluran dana yang dilakukan DPMK mencapai 100 persen, realisasi penggunaan anggaran di beberapa kampung masih mengalami kendala. "Ada beberapa kampung yang tidak dapat menggunakan anggarannya secara penuh, sehingga dana yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas daerah," jelasnya. Dibebernya, alasannya pun beragam seperti beberapa kampung tidak bisa merealisasikan anggarannya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jika tidak ada realisasi, artinya kinerja kampung tersebut belum optimal. "Pencairan anggaran berikutnya juga berdasarkan kinerja yang dilakukan kampung pada program sebelumnya," katanya.
SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan bahwa keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) harus mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan merugi. Setidaknya, Pemerintah Provinsi Kaltim punya 8 Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) atau BUMD yang berbentuk perseroan terbatas. Diketahui, 8 BUMD tersebut di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya. Juga ada PT Migas Mandiri Pratama, Perusda Bara Kaltim Sejahtera, Perusda Ketenagalistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida. 8 Perseroda atau perusahaan daerah (Perusda) milik pemerintah dengan aneka usaha ini, diharap mampu memacu dan mendorong peningkatan PAD selain sektor pajak. “Kita harap Perseroda atau BUMD yang kita miliki mampu menghasilkan pendapatan daerah,” tegasnya, Minggu (9/2/2025).
UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu menyatakan kesiapan penuh dalam mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan, pihaknya wajib mengikuti instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat, terutama jika telah memiliki dasar hukum yang jelas. “Kami sudah membahas instruksi dari pemerintah pusat terkait rasionalisasi anggaran, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Mau tidak mau, karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, kita wajib melaksanakannya,” ujar Teguh usai rapat beberapa waktu lalu. Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas di tingkat daerah ini mencapai 50 persen sesuai ketentuan yang tertuang dalam Inpres tersebut.
UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu. Ribuan mahasiswa asal Mahulu telah menerima beasiswa ini sebagai upaya mencetak generasi unggul yang siap membangun daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Mahulu, Samson Batang, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi terhadap minat dan bakat mahasiswa yang berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu adalah wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Kami ingin memastikan setiap putra-putri Mahulu memiliki akses pendidikan terbaik,” katanya, Minggu (9/2/2025).
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh membuka sosialisasi aplikasi SIMGaji (Sistem Info Manajemen Gaji) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aplikasi ini terkait pengelolaan gaji ASN dan administrasi perpajakan. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Jumat (31/1/2025). Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang, Kepala BPKAD Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala PT Taspen Cabang Samarinda Maulana Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Mahulu. Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital guna mengoptimalkan pelayanan publik. Untuk mendukung hal itu, Pemkab Mahulu bekerja sama dengan PT Taspen dan KPP Pratama Tenggarong melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut.
BALIKPAPAN – Kota Balikpapan merayakan hari jadinya yang ke-128 dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik perayaan tersebut, muncul tantangan baru terkait efisiensi anggaran, seiring dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres ini mengamanatkan seluruh daerah untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qodri, menegaskan bahwa Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah pembiayaan program makan gratis yang menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Kota Balikpapan.