Menampilkan 2026 data.
BONTANG – Jumlah posyandu di Kelurahan Satimpo bertambah, setelah kelurahan memiliki bangunan yang akan difungsikan untuk Posyandu Nusa Indah 3. Lurah Satimpo Maryono mengatakan sebelumnya di kelurahannya hanya terdapat dua posyandu. “Dengan tambahnya ini nanti mengurangi beban pelayanan di dua posyandu sebelumnya,” kata Maryono. Bangunan Posyandu Nusa Indah 3 berada di depan Kantor Kelurahan. Ukurannya 4x5 meter. Menurutnya pembangunan ini dilakukan menggunakan sumber APBD Perubahan tahun lalu. Nilainya Rp150 juta. Pengerjaannya menggunakan skema penunjukan langsung. “Selain untuk posyandu ini seharinya nanti dijadikan bangunan Puskesmas Pembantu. Tiap kelurahan harus ada satu Puskesmas Pembantu,” ucapnya.
SAMARINDA -— Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten kota se-Kaltim. Dalam pengentasan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah terlibat di dalamnya. ta saja, tetapi pemerintah pusat hingga kabupaten kota juga Seperti yang disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bahwa sebenarnya jika berdasarkan perbandingan rasio rumah tidak layak huni di Kaltim sudah tidak terlalu besar. "Saya lagi menggunakan data base yang tersedia untuk mendata mana rumah yang tidak layak itu," ujar Akmal Malik, Jumat (2/4/1).
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong 100 kampung di Kabupaten Berau untuk mencari peluang dalam meningkatkan perekonomian kampung. Salah satunya, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan yang memiliki peluang dalam pengelolaan pasir silika atau pasir kuarsa. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Herau, Nanang Bakran mengatakan, estimasi umur tambang pasir silika diperkirakan dapat bertahan hingga 30 tahun. Hal ini, tentu membuka peluang jangka panjang untuk investasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun pasir silika, dikenal sebagai bahan baku penting dalam berbagai industri seperti pembuatan kaca, panel surya, genteng, logam, hingga perangkat elektronik.
SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) turut merespon terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan penundaan pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer Penerintah Pusat. Pemkab Kutim menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran (SK) berdasarkan panduan bersama dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Disebutkan, bahwa maksud surat tersebut pemerintah pusat menginstruksikan penundaan pelelangan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer pusat sambil menunggu arahan berikutnya. "Dana transfer pusat yang tertunda mencapai Rp2,2 triliun. Tentu merupakan bagian penting dari total APBD Kutim Tahun 2025 sebesar Rp11,15 triliun," kata Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Minggu (26/1).
UJOH BILANG — Peningkatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang menjadi hal penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang mengatakan evaluasi menjadi langkah strategis di tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. la mengingatkan bahwa temuan yang sama dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan. "Temuan yang berulang harus diminimalkan agar tidak kembali terjadi di tahun 2025. Sehingga penting untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki," ujar Stephanus. Dirinya menekankan pentingnya implementasi manajemen risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
JAKARTA — Hingga akhir 2024, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan Rp3,53 triliun dana APBN untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengungkapkan dana sebesar itu dialokasikan untuk sejumlah PSN seperti infrastruktur konektivitas Jalan Tol Seksi 3A, 33, dan 5A, serta Jalan Bebas Hambatan Seksi 53, 6A, dan 63. Pendanaan lahan khusus jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN ini dialokasikan sebesar Rp2,87 triliun. "Dari jumlah itu, telah disalurkan sebanyak Rp2,32 triliun, atau sekitar 78,11 persen. Ini data per 31 Desember 2024," ungkap Rustanto dilansir dari Kompas.com. Selain infrastruktur konektivitas, pendanaan untuk pengadaan lahan lainnya juga disalurkan seperti infrastruktur sumber daya air, yang seluruhnya berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkap pihaknya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas keresahan masyarakat terkait Tugu Pesut Mahakam yang baru dibangun di simpang Mal Lembuswana. Ikon baru tersebut menuai berbagai tanggapan, terutama karena desainnya yang dianggap 'aneh' serta besarnya anggaran yang mencapai Rp1,1 miliar. Beberapa warga mengkritik bentuknya yang tidak menyerupai pesut secara utuh, sementara lainnya mempersoalkan transparansi penggunaan anggaran proyek tersebut. Deni memahami adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, kritik adalah hal yang wajar dalam setiap pembangunan.
TANAH GROGOT - Pemkab Paser benar-benar serius mempersiapkan kontingennya menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, segala hal mereka persiapkan sejak dini. Termasuk rancangan bonus yang akan diterima para atlet Bumi Daya Taka yang berhasil meraih medali di multiajang olahraga yang bergengsi di Kaltim itu. Mereka menjanjikan nilainya akan lebih daerah lain. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser Syarief Rakhmadani. Harapannya itu menjadi motivasi para atlet. “Agar lebih giat berlatih hingga menorehkan prestasi dalam mengharumkan nama daerah,” kata Syarif Rakhmadani. Pada edisi sebelumnya, peraih medali emas menerima Rp25 juta. Nah, pada Porprov 2026, mereka mengusulkan nilai yang lebih besar dari daerah lain.
Siapa bilang IKN seperti mati suri sepi pembangunan. Faktanya, hingga sekarang ibu kota baru itu seperti “tidak tidur”. Aktivitas siang dan malam dikejar. DIREKTUR Utama Kaltim Post Ivan Firdaus memimpin rombongan dua mobil, dari Gedung Biru Kaltim Post di Balikpapan. Pria berkacamata tersebut berangkat pada Rabu (22/1) Pukul 10.00 Wita. Didampingi jajaran direktur dan manajemen lainnya. Setelah menghadiri HUT ke-14 Balikpapan TV (Kaltim Post Group). Setelah melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), satu lagi mobil awak Kaltim Post dari Samarinda ikut bergabung di Kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara. Tiga kendaraan lantas mengaspal beriringan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui jalan negara Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
TENGGARONG - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar telah menjalankan Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 500-600 unit. Program RLTH ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni bagi masyrakat miskin di Kukar dan telah terdaftar oleh Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS). Bantuan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyrakat dan menyediakan rumah yang nyaman dan representatif. Kabid Perumahan Disperkim Kukar, Hery Setyawan, mengatakan program ini telah dianggarkan dengan perkiraan mencapai Rp30 miliar dan telah berjalan di 20 kecamatan. “RTLH ini memang harus didata oleh teman-teman BPS serta tim survei, karena kita harus melihat dari beberapa sisi serta melihat apakah sudah mendapatkan bantuan sejenisnya atau belum masyarakat ini,” ungkapnya. Kata dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah pendataan yang sesuai serta pertimbangan yang matang dalam memberikan bantuan. Sehingga dibutuhkan survei dan cek lokasi secara menyeluruh.