Menampilkan 2026 data.
PENAJAM -— Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benua Taka (PBT), Penajam Paser Utara (PPU), Gordius Ago, memberikan tanggapan positif terhadap perhatian yang diberikan oleh Komisi III DPRD PPU terhadap kondisi badan usaha milik daerah (BUMD) yang sejak Kamis (16/05/2024) dipimpinnya itu. Dalam beberapa bulan menjabat, Gordius mengakui bahwa PBT menghadapi sejumlah persoalan turun-temurun yang belum terselesaikan. “Masalah yang kami hadapi cukup kompleks, termasuk sisa gaji dan pesangon untuk lima belas bekas karyawan yang totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar serta tagihan pajak yang mencapai Rp20 miliar,” ungkap Gordius dalam pernyataannya, Kamis (23/1/2025).
PENAJAM - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Penajam, PPU, Yusriadi, mengonfirmasi hal itu berkaitan dengan keluhan pedagang di Pasar Induk tentang kenaikan retribusi sewa lapak, los kering dan basah, seperti diberitakan media ini, Kamis (23/1/2025). “Berkaitan dengan kenaikan harga sewa itu kami hanya menjalankan Perda. Kami sudah mengajukan anggaran tapi belum diakomodasi. Kami akan lakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran yang ditetapkan tahun ini,” kata Yusrida kepada Kaltim Post, Kamis (23/1/12025). Pedagang di Pasar Induk Penajam, seperti diwartakan, kembali mengeluh. Tahun lalu mengeluhkan kondisi pasar yang semerawut, kini mereka mengeluhkan kenaikan tarif sewa lapak.
PENAJAM - Dalam upaya mempermudah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam melakukan pembayaran pajak, Bapenda PPU memperkenalkan Aplikasi Pajak Penajam. Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak secara langsung dan transparan. “Kita sudah terbuka, hari ini bayar pajak bisa langsung kelihatan, atas rilis” ujar Hadi, Kamis (23/1). Meskipun demikian, ia juga menyadari bahwa keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan aplikasi ini. Untuk itu, Bapenda melakukan sosialisasi secara intensif setiap hari pihaknya dalam menetapkan pajak sekaligus sosialisasi terkait aplikasi tersebut.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyambangi Kantor Bupati Kutai Timur di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta Utara. Dalam kunjungannya, Agusriansyah berkomitmen untuk mengawal anggaran-anggaran dari Pemprov Kaltim pada Kabupaten Kutai Timur. Bahkan, dirinya juga mendiskusikan hal-hal yang dapat memperkuat dukungan DPRD Kaltim dalam mempercepat pembangunan di Kutai Timur. “Kunjungan kerja ini menjadi bentuk koordinasi pada Pemkab Kutim terkait program-program yang masuk anggaran Pemerintah Provinsi Katim,” ujarnya, Kamis (23/1). Selain itu, ia juga meminta agar Pemkab Kutai Timur membuat sejumlah usulan yang nantinya akan disampaikan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Sehingga, usulan tersebut dapat dikawal dan segera terealisasi di wilayah Kutim.
BALIKPAPAN - Penerimaan pajak untuk wilayah Kaltim sepanjang 2024 tidak memenuhi target. Capaian pajak hanya terealisasi sebesar Rp39,25 triliun, atau 97,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp40,2 triliun. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani menerangkan, capaian ini sedikit mengalami penurunan secara year on year (y-on-y) sebesar minus 4,13 persen. Penurunan tersebut disebabkan turunnya harga komoditas terutama batu bara di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. “Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh wajib pajak badan dan bendahara pemerintah. Dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar,” dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1).
JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat Anggaran Tahun 2025 hingga Rp306,7 triliun. Hasil efisiensi itu akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan yang makin menantang. Arahan untuk melakukan penghematan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden pada 22 Januari 2025.
TANJUNG REDEB- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, mengungkapkan bahwa pendapatan retribusi sektor pariwisata pada tahun 2024 berhasil melampaui target hingga lebih dari 200 persen. Pada tahun 2025, pihaknya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan fasilitas, peningkatan promosi, serta penguatan ekonomi kreatif. Disbudpar Berau berkomitmen untuk menyelenggarakan lebih banyak acara berskala besar guna melestarikan budaya dan menarik lebih banyak wisatawan. “Kami mendapatkan penghargaan seperti Arindama, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), hingga Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia,” kata Ilyas, Kamis (23/1). Untuk mewujudkan hal tersebut, Disbudpar Berau meminta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Berau. Lalu Ilyas menegaskan bahwa perkembangan pariwisata di Berau membutuhkan masukan yang dapat meningkatkan kualitas sektor tersebut.
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang kembali melanjutkan pembuatan akses alternatif antara Bontang Kuala dengan Bontang Baru. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan untuk Jalan Dewi Sartika tahun ini mendapatkan gelontoran dana sebesar Rp9,7 miliar. “Anggaran ini masih untuk lanjutan pembuatan badan jalan,” kata Anwar. Menurutnya, anggaran belum menyentuh pengecoran karena panjang jalan masih belum ditimbun. Mengacu sisa pengerjaan di tahun lalu, Dinas PUPRK masih mengerjakan 350 meter pembuatan badan jalan. Padahal total akses alternatif ini mencapai satu kilometer. “Intinya kami tembuskan dulu. Perkerasan jalannya belum. Masih bentuknya timbunan,” ucapnya. Mengacu perencanaan total panjang mencapai 1 kilometer. Dengan lebar, yakni 5 meter. Dinas PUPRK juga masih dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Penyusunan HPS ini termasuk untuk memastikan harga material timbunan dan batu gunung.
BALIKPAPAN, KOMPAS - Pemerintah menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu juga memastikan anggaran pembangunan. “Rp48,8 triliun. Tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).
SENDAWAR - Pemkab Kubar melalui Dinas Perikanan (Diskan) akan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi perikanan tahun 2025. Bantuan tersebut diproyeksikan untuk menjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dan produksi perikanan. Kepala Diskan Kubar, Philip mengungkapkan, ada bantuan berupa perahu dan mesin, keramba, jaring apung, dan kolam terpal. “Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan dan budidaya perikanan,” kata Philip, kemarin (22/1).