Menampilkan 2026 data.
Pembangunan gedung kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara diharapkan rampung dan difungsikan pada 2028. Dengan begitu, Nusantara di Provinsi Kaltim di harapkan menjadi ibu kota politik Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (24/1). Rombongan yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu, ingin memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. ”Kehadiran kami di IKN adalah bentuk dukungan kepada IKN dan Otorita IKN untuk melakukan percepatan pembangunan IKN,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media usai kunjungannya di Taman Kusuma Bangsa, KIPP IKN PROGRES PEMBANGUNAN : Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (pegang mik) memaparkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tiga kiri) dan rombongan di KIPP IKN, Jumat (24/1) Selain Ahmad Muzani, pimpinan MPR RI yang turut hadir yakni Wakil Ketua V MPR v RI Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua VI MPR RI Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional), Wakil Ketua VII MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), dan Wakil Ketua VIII MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah).
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan 'G akan melanjutkan pengerjaan saluran drainase di Jalan Suryanata. Kabid Bina Warga PUPRK Anwar Nurdin mengatakan untuk anggaran yang disiapkan yakni Rp1,3 miliar melalui APBD tahun ini. “Bentuknya pengerjaan untuk sisa titik. Baik untuk saluran parit maupun trotoar,” kata Anwar. Titik yang akan dikerjakan ialah sisa pengerjaan yang belum disentuh pada tahun lalu. Diketahui untuk sisi kanan jalan dari simpang empat Bontang Baru, serta untuk titik lainnya yakni setelah parit besar di dekat Jalan Gamelan hingga simpang tiga Jalan Awang Long. “Mengenai lebar trotoar itu nantinya sama dengan kontruksi yang sudah terbangun. Sekira satu hingga dua meter,” ucapnya. Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan, volume pengerjaan yakni 114,93 meter. Rencananya pengadaan akan memakai skema e-katalog. Pemilihan skema ini berkaca dengan proyek di tahun lalu. Beberapa pengerjaan motor dari durasi kontrak, karena sistem lelang membutuhkan waktu yang lama.
SANGATTA — Rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini masih belum terwujud. Kepala Dinas Pertanahan Kutim Simon Salombe mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan biaya yang sangat besar untuk proyek ini, mengingat lokasinya yang dekat dengan wilayah pantai. “Lahan seluas 10 hektare di kawasan Jalan Guru Besar Sangatta Utara telah dibebaskan namun realisasi pembangunannya terhambat oleh kendala anggaran,” ujarnya. Meski sudah dibebaskan, tetapi pihaknya masih mempertimbangkannya karena alasan biaya yang yang terlalu besar. Karena memang lokasinya berada di dekat wilayah pantai. Karena itu, pihaknya berencana mengagendakan kembali pertemuan dengan PUPR Kutim guna membahas lebih lanjut terkait rencana pembangunan Lapas tersebut. “Pembangunan Lapas ini mendesak. Apalagi sebagian besar penghuni Lapas Bontang berasal dari Kutim sehingga kondisi ini cukup mendesak,” Percepatan pembangunan Lapas sejalan dengan arahan yang menginginkan agar proyek ini menjadi prioritas. Pihaknya sudah meminta agar pembangunan ini segera diprioritaskan.
BALIKPAPAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Blikpapan Timur siap dilanjutkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, saat ini proyek tersebut sudah memasuki tahap ekspos Detail Engineering Design (DED). Gasali memastikan bahwa proses pembangunan rumah sakit kini berada pada tahap persiapan, dengan lelang direncanakan dilaksanakan pada April 2025, setelah pelantikan kepala daerah yang baru. Hal ini dilakukan mengingat proyek rumah sakit menggunakan anggaran tahun jamak. “Kemungkinan besar, lelang akan dilakukan pada bulan April 2025, setelah pelantikan kepala daerah yang baru,” ujarnya kepada awak media, Jumat (24/1). Gasali menegaskan bahwa lokasi pembangunan rumah sakit sudah siap, begitu pula dengan kesiapan anggaran dan teknis pembangunan. “Kami tinggal menunggu proses lelang untuk memulai pekerjaan ini,” jelasnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Periode 2019-2024 yang telah mendukung penguatan sektor kesehatan di Balikpapan Timur. “Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman DPRD yang telah mendorong pembangunan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Balikpapan Timur,” paparnya. (le/ha/rm)
UJOH BILANG - Kemajuan signifikan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Mahulu yang berada di wilayah perbatasan terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh mengungkapkan bahwa sejak 2021, tidak ada lagi kampung di Mahulu yang menyandang status sangat tertinggal. “Sejak 2021, tidak ada lagi kampung dengan status sangat tertinggal. Bahkan, jumlah kampung tertinggal berkurang menjadi 14 kampung,” ujar Bonifasius. Ia menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang didukung oleh Alokasi Dana Kampung (ADK). Jumlah kampung berkembang meningkat menjadi 29, sementara 7 kampung telah berstatus maju. Pada 2024, delapan kampung bahkan telah mencapai kategori mandiri. Bonifasius memaparkan bahwa kemajuan tersebut berdampak langsung pada kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mahulu. Pada 2021, Mahulu berhasil naik dari status tertinggal menjadi berkembang, dan skor IDM terus membaik hingga 2024.
TANA PASER - Pemkab melaksanakan rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kabupaten Paser di Samarinda guna membahas Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, dan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) 2026, pada 22-25 Januari. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, Aruly menyampaikan sesuai tugas dan fungsi di BKAD terkait penyusunan harga standar satuan kabupaten, momentum ini digunakan sebaik mungkin untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada seluruh anggota DPRD perihal SHS. “Dan juga tentunya ini momen bagi BKAD dalam penyempurna serta adanya masukan dalam penyelenggaraan SHS,” ujar Aruly, Jumat ( 24/1). Dalam pertemuan itu, pihaknya juga sempat menerima diskusi dan masukan yang tentunya menjadi PR bagi BKAD. Ia menyebutkan harga satuan yang diatur oleh Pemkab Paser di antaranya terdapat Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan (SHS).
PENAJAM -— “Sebenarnya ini area Bagian Ekonomi Setkab PPU, selaku Pembina BUMD (badan usaha milik daerah). Kalau kami maka secara hukum harus dikaji dulu,” kata Kepala Bagian Hukum Setkab PPU, Pitono, Jumat (24/1). Dikatakannya, pengkajian yang saat ini sedang dilakukannya adalah apakah ada aturan main yang bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelian atau ganti rugi atas lahan yang telah dipakai oleh Pemkab PPU untuk proyek coastal road dari Kelurahan Sungai Parit ke Kelurahan Penajam, Penajam, PPU. Apalagi, kata dia, Perumda adalah aset yang dipisahkan oleh Pemda. “Untuk hal itu, kami harus melihat dulu data asetnya,” ujar Pitono. Terpisah, Direktur Utama PBT PPU, Gordius Ago, Jumat (24/1), menyiapkan data-data aset dimaksud untuk diteruskan kepada Bagian Hukum Setkab PPU, untuk dipelajari. Selain itu, lanjutnya, pihaknya telah diagendakan untuk bertemu di Ruang Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU, Sodikin.
BONTANG -— Rencana membuat infrastruktur penampungan air sungai dari area hulu dengan Polder Telihan belum terwujud. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, proyek itu masih terkendala di pembebasan lahan. “Ini memang masuk skala penanganan prioritas. Tetapi berat sekali karena lahannya masih tumpang tindih,” kata Bowo. Ia mencontohkan untuk pembebasan lahan out take di Gunung Telihan yang hanya seperempat hektare menemui kendala. Apalagi untuk Polder Telihan total lahan yang harus dibebaskan mencapai 28 hektare. “Jadi, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) sudah. Tetapi untuk pembebasannya belum nanti bertahap,” ucapnya. Kehadiran Polder Telihan sebelumnya diharapkan menjadi tempat tampungan air sementara. Ketika debit sungai tinggi. Setelah air laut surut maka tampungan diharapkan bisa dialirkan secara bertahap ke bagian hilir. Dinas PUPRK tahun ini akan memfokuskan terhadap pembebasan lahan ungtuk Polder Tanjung Laut. “Kalau Polder Telihan belum. Kami lihat kemampuan anggaran,” tutur dia.
BALIKPAPAN -— Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, seluruh anggaran untuk program ini berasal dari pusat, dan Pemkot Balikpapan hanya berperan sebagai penerima manfaat pada tahap awal. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pada tahap pertama pelaksanaan MBG, Pemkot Balikpapan belum terlibat dalam hal pengalokasian anggaran. Semua dana untuk program ini masih berasal dari Pemerintah Pusat. “Untuk tahap awal ini, Pemkot Balikpapan hanya menerima manfaat, sementara anggaran seluruhnya ya berasal dari pusat. Kami belum mendapatkan arahan jelas terkait alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah,” ujarnya belum lama ini. Ia menambahkan bahwa dalam pembahasan terkait program MBG. Namun, ia mendapatkan informasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa Pemerintah Daerah dapat menggeser anggaran dari pos Belanja tidak terduga (BTT) jika diperlukan. “Nominal anggaran yang dibutuhkan belum diketahui. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.
TANAH GROGOT -— Pengelolaan parkir di Kandilo Plaza dan Pasar Induk Penyembolum Senaken berpindah. Dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser. Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang diterapkan pada 2025 ini. Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kabupaten Paser, Muhammad Idris, mengatakan karena manajemen Pasar Induk Penyembolum Senaken secara teknis berubah. “Kalau sebelumnya seluruh dikekola Diseperindagkop, mulai dari lapak, parkir, dan kebersihan, sekarang diubah,” kata Idris, Kamis (23/1/2025)