Menampilkan 2026 data.
BALIKPAPAN - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Balikpapan masih menunggu kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN). Semua kebutuhan anggaran berasal dari pemerintah pusat. Tahap awal pelaksanaan MBG, Balikpapan hanya sebagai penerima manfaat. Sementara penyelenggaraan hingga dana semua berasal dari pusat. Sehingga belum ada keterlibatan pemerintah daerah secara langsung. “Kalau untuk daerah belum ada arahan pasti soal alokasi anggaran harus mendukung dari sisi mana,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo.
SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, terutama dengan memaksimalkan pendapatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Intinya, kita tidak ingin masyarakat diperberat dengan membayar pajak. Justru kita ingin ada keadilan bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Sekarang biayanya semakin ringan,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat menggelar konferensi pers terkait tarif baru PKB dan BBNKB Kaltim, belum lama ini di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana melanjutkan pembangunan fasilitas di pelataran Bontang Kuala pada Tahun Anggaran Murni 2025. Proyek ini direncanakan dimulai pada April mendatang dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp6 miliar lebih. Renovasi sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispoparekraf) Kota Bontang telah mendapatkan apresiasi dari para pengunjung dan pedagang. Meski demikian, mereka mengharapkan tambahan fasilitas, terutama penerangan, karena saat ini pelataran masih mengandalkan genset milik pedagang.
PENAJAM – “Kami berkeberatan pajak atau sewa lapak naik tanpa ada musyawarah dengan para pedagang. Kalau kami hitung, kenaikannya sebesar 33 persen dari tarif biasanya. Misalnya yang sebelumnya Rp45 ribu per bulan, kini, jadi Rp60 ribu,"” kata Amiruddin Lambe, salah satu pedagang di pasar tersebut saat menyampaikan keberatannya kepada Kaltim Post, Rabu (22/1/2025). Dia mengatakan, sebenarnya letak keluhannya bukan pada kenaikan tarif retribusi, tetapi lebih kepada belum dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Seperti, ia kembali mencontohkan, toilet yang kurang bagus karena salah satunya tidak punya pintu.
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) siap menyelenggarakan Event Maratua Run yang rencananya akan dilaksanakan pada 15 Februari mendatang di Kabupaten Berau. Bahkan, dalam menyemarakkan penyelenggaraan Maratua Run 2025 ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan hadiah total sebesar Rp785 juta. Hadiah tersebut dibagi untuk kategori 10K Open, 10K National, dan 5K National, dengan melibatkan sponsor dari pihak perusahaan swasta. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan event ini nantinya bukan hanya menjadi ajang lomba lari di tingkat Provinsi Kaltim saja, tetapi juga menjadi event nasional hingga internasional.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) masih mengkaji saran ganti rugi lahan seluas 6 hektare milik Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU yang digunakan untuk pembangunan jalan pesisir (coastal road). Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Komisi III, DPRD PPU, Sariman, diwartakan media ini, Rabu (22/1/2025). “Untuk itu masih perlu didiskusikan. Terkait dengan landasan hukumnya apakah diperbolehkan aset dari penyertaan modal (PM) pemerintah daerah ke badan usaha milik daerah (BUMD), digunakan untuk jalan, kemudian pemerintah akan mengganti. Prinsipnya kalau boleh secara hukum nanti akan dianggarkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU, Sodikin, Rabu (22/1/2025).
SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim menyebut penyerahan bantuan keuangan partai politik (Parpol) di tahun 2025 masih menunggu proses evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus menyebut saat ini BPK sekarang melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari setiap Parpol. “Setelah menerima bantuan ini, Parpol melakukan pelaporan ke BPK. Setelah proses pemeriksaan clear, baru kita serahkan bantuan keuangan,” ujar Sufian Agus, Selasa (21/1) kemarin. Dia menerangkan, setiap tahun pihaknya selalu mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan Parpol.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menginformasikan bahwa mulai 2025, akan ada penambahan pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembagian Kewenangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Jenis pajak ini, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah (Perda),” ujar Hadi, Rabu (22/1).
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan resmi menandatangani kontrak payung untuk konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Tahun 2025 yang mencakup jasa kebersihan, jasa keamanan, kertas HVS, dan sewa kendaraan. Kegiatan yang berlangsung\ di Hotel Grand Sinyur Balikpapan pada Selasa (21/1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan Muhaimin, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait. Muhaimin dalam sambutannya mengatakan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ).
BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim berlanjut. Prabowo bahkan telah menyetujui alokasi APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap II yang dimulai tahun ini sampai 2029. “Sudah di-approve anggaran IKN Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1). Dana tersebut akan difokuskan untuk melengkapi infrastruktur pemerintahan. Khususnya untuk kawasan legislatif dan yudikatif. AHY melanjutkan, dari rancangan awal pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang sudah disusun pemerintah, akan dilakukan review atau ditinjau kembali. “Tugas saya sebagai Menko di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.