Menampilkan 2084 data.
TANAH GROGOT - Sekitar 350 kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Bangun, Jalan Kusuma Bangsa, Km 2, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, direlokasi untuk pelebaran jalan. Proses pemindahan makam sudah berlangsung tiga hari oleh pihak keluarga masing-masing pemilik makam. Kabid Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Paser, Zulkifli, menyebut luas lahan pemakaman yang direlokasi yakni, lebar 25 meter, panjang sekitar 100 meter. “Pemindahan makam dilakukan oleh pihak keluarga, biaya pemindahan makam ditanggung oleh pemerintah daerah sebesar Rp14,8 juta per makam,” kata Zulkifli, Jum'at (31/1). Untuk makam yang belum terdata karena belum diketahui ahli warisnya, akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan relokasi. Pemerintah daerah kata dia telah menyiapkan tempat pemindahan makam di lokasi yang sama dengan menggunakan lahan kosong milik pemerintah dan dan tanah wakaf.
UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahulu mulai tahun ini akan sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil untuk memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat serta meningkatkan integrasi dan transparansi data keuangan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andy Abeh menjelaskan bahwa SIPD RI akan menggantikan sistem manual yang sebelumnya sudah digunakan. “Tahun ini kita full menggunakan SIPD RI. Sebelumnya, kita memang masih menggunakan aplikasi yang ada secara manual. Karena ingin ada kesamaan dalam satu data, khususnya dalam pemotongan pajak dan gaji, kita beralih ke aplikasi yang disediakan oleh TASPEN,” ujarnya kepada Koran Kaltim, Jumat (31/1).
SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda turun langsung mengunjungi sejumlah titik banjir yang sempat mengepung Kota Tepian selama beberapa hari lalu. Kunjungan lapangan itu dilaksanakan Kamis (30/1) siang. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut banjir besar yang ada di kawasan Griya Mukti dan sekitarnya adalah limpahan air dari Sungai Karang Mumus (SKM). Di mana itu terjadi karena pembangunan tanggul belum selesai. Diperkirakan masih butuh Rp900 miliar untuk menuntaskan pembangunan tanggul,” kata pria yang akrab disapa AH itu.
BALIKPAPAN — Pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah (Pemda) ikut membantu pembiayaan sekolah swasta. Dengan begitu, siswa di sekolah swasta juga bisa ikut merasakan kontribusi negara dalam pendidikan. Itu berkaitan pula dengan perubahann sistem dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Jenjang SD. Tidak ada perbedaan antara PPDB dan SPMB untuk jenjang SD. Kuota penerimaan di jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, dan tidak ada jalur prestasi.
BONTANG, TRIBUN — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan membangun saluran drainase sepanjang 500 meter yang mengarah ke Sungai Dahlia di Jalan HM Ardan dalam upaya mengatasi banjir di Kelurahan Satimpo. Pembangunan ini merupakan bagian dari proyek penanganan banjir yang didanai dengan anggaran Rp47.4 miliar dari Pemprov Kaltim. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Edy Prabowo, mengungkapkan bahwa saluran drainase yang baru ini diharapkan dapat mengurangi genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut, terutama saat hujan deras. “Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Satimpo dan sekitarnya,” ujar Edy, Jumat (31/1/2025).
TANJUNG REDEB - Kondisi sarana dan prasarana (sarpras) pendukung yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih sangat minim. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Flita Herlina mengatakan sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan BPBD yang tugas utamanya menangani bencana. Terlebih beberapa waktu lalu, Berau mengalami bencana kebakaran yang cukup besar selama tiga hari berturut-turut. “Kita sering dengar, BPBD mengeluhkan terkait kekurangan personel. Bencana alam atau kebakaran itu tidak bisa dianggap sebagai masalah enteng,” ungkapnya.
BONTANG - Pemkot Bontang akan melakukan perbaikan infrastruktur tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPST 3R). Kali ini perbaikan menyasar TPST 3R Satimpo dan Tanjung Laut Indah. Lurah Satimpo Maryono mengatakan TPST 3R yang diperbaiki berada di sekitar area Makam Pisangan. Nilai anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,1 miliar. “Mungkin revitalisasi,” kata Maryono. Perbaikan ini tentunya sangat membantu perluasan area TPST 3R. Khusus di Satimpo pengelolaan sampah dilakukan oleh dua kelompok swadaya masyarakat (KSM).
SANGATTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengambil langkah proaktif untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mendorong agar Pemkab Kutim atas kesiapannya untuk menghibahkan lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) guna pembangunan gedung SMA dan SMK baru. Setiap PPDB selalu menjadi masalah setiap tahun, khususnya terkait daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri. Maka Pemkab Kutim mengambil keputusan ini sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat Kutim untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri. "Syarat utama penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Kami telah membebaskan lahan di dua lokasi strategis," jelasnya.
TENGGARONG – Selama 2024, menjadi capaian tertinggi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar sebagai penyalur anggaran Dana Desa (DD). Uang untuk desa tersebut mencapai Rp1,1 triliun. Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo melalui Kabag Keuangan, Juriansyah menjelaskan pada 2024, secara presentasinya menjadi tahun tertinggi selama lima tahun terakhir dalam menyalurkan anggaran dengan realisasi Rp1,1 T atau rata-rata 97,19 persen. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lanjut dia, capaian hanya di kisaran 80-90 persen saja. Hal ini disesuaikan dengan anggaran pagu daerah. Besaran tersebut terbagi secara menyeluruh, seperti adanya operasional dan dominasi penyaluran DD. “Сараian tersebut BPKAD tahun ini lebih mendominasi ke Dana Desa dan telah dialokasikan dan terserap sebesar 100 persen,” jelasnya.
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunda pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengatakan, penundaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab PPU akan dilakukan sampai adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Pengadaan barang dan jasa untuk sementara ditunda sampai ada arahan lebih lanjut dari pusat,” kata Tohar, Kamis (30/1/2025) dilansir dari Pusaranmedia.com.