Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto memberikan masukan terkait rencana program makan siang gratis dengan anggaran Rp10 ribu per porsi. Menurut dia, angka tersebut kurang memadai jika diterapkan di wilayah Kaltim yang memiliki kondisi berbeda dibanding daerah lain, seperti Pulau Jawa. Rusdi menjelaskan, anggaran Rp10 ribu tidak hanya untuk bahan makanan, tetapi juga mencakup biaya lain, seperti tenaga masak, transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya. “Di Pulau Jawa, mungkin Rp10 ribu sudah cukup. Tapi kalau di Kaltim dengan tantangan geografis dan harga yang lebih tinggi, angka tersebut sulit diterapkan. Bahkan, jika dinaikkan menjadi Rp15 ribu pun masih terasa berat,” kata Rusdi, Selasa (21/1) kemarin.
TANJUNG REDEB - Pekerjaan revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Prapatan 1, Tanjung Redeb hingga saat ini masih belum rampung dikerjakan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi TMP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Rendra menjelaskan pekerjaan lanjutan revitalisasi TMP yang menggunakan Anggaran Perubahan tersebut masih berlangsung hingga memasuki Januari 2025. Revitalisasi TMP ini belum dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024, mengingat ada beberapa kendala yang dialami di lapangan, seperti material beton yang kurang karena dipakai juga untuk pekerjaan lain, serta masalah cuaca.
PENAJAM - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebut Sekolah Dasar (SD) Negeri 026 Penajam masih menghadapi kekurangan sarana dan prasarana di ruang kelas belajar (RKB). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah menjelaskan bahwa meskipun bangunan sudah difungsikan sepenuhnya sejak awal Januari 2025, beberapa fasilitas masih perlu dilengkapi. “Bangunan sudah difungsikan dan pekerjaan pembangunan telah selesai. Namun, untuk sarana dan prasarana kekurangan yang paling mendesak saat ini adalah fasilitas pendukung RKB,” jelas Ricci, Selasa (21/1) kemarin.
SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menghadiri Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Provinsi Kaltim dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, Selasa (21/1). Acara di Meeting Room Hotel Bumi Senyiur Samarinda itu dirangkai Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola perusahaan yang baik dengan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim. Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi dan menyambut baik dilakukannya MoU antara Perseroda (BUMD) dengan BPKP Kaltim. “Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan komitmen mewujudkan tata kelola yang baik dalam mengelola BUMD,” katanya.
SAMARINDA, TRIBUN - Pemandangan landmark baru di Kota Samarinda yakni Tugu Pesut yang berdiri di Simpang Empat Lembuswana masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tak hanya masyarakat lokal saja, tugu senilai Rp1,1 miliar ini pun kerap menjadi perbincangan bagi warga luar kota di berbagai platform media sosial. Hal ini lantaran bentuk desain tersebut dianggap tak menyerupai secara realistis hewan endemik khas Kalimantan Timur tersebut. Sehingga desain tersebut dianggap tak lazim, terlebih dengan anggaran yang dinilai tak sedikit. Beragamnya tanggapan tersebut telah sampai di telinga perancang yang dipilih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Perencana CV Evolution sekaligus arsitek Vergian Septiandy, memastikan bahwa pihaknya sangat menerima masukan dari masyarakat.
SAMARINDA - Audit terhadap sistem perparkiran di Kota Samarinda masih berjalan hingga saat ini. Padahal pada Rabu (8/1) lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun hanya memberikan waktu satu pekan. Saat dikonfirmasi kembali terkait itu, Andi Harun menyebut perlu proses. Dikatakan pria yang akrab disapa AH itu, audit bukanlah tindakan 'hukuman' terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), melainkan bentuk kedisiplinan. Inspektorat masih terus bekerja hingga kini. Nyaris dua pekan hingga hari ini, AH mengaku persoalan yang ditangani cukup kompleks. “Tujuan kita bukan untuk menghukum orang atau mencari kesalahan orang perorangan. Tapi tujuan utamanya adalah mewujudkan tata kelola perparkiran,” kata AH, Selasa (21/1) kemarin.
BALIKPAPAN TRIBUN - Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Balikpapan mengalami keterlambatan target pembangunan. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan memberikan tambahan waktu 180 hari kerja kepada kontraktor pelaksana, PT Ardi Tekindo Perkasa, untuk merampungkan proyek yang sempat terkendala. Tambahan waktu ini berlaku sejak 1 Januari 2025. Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa hambatan utama yang memperlambat pembangunan adalah adanya masyarakat yang menempati lahan proyek. “Ada masyarakat yang menempati lahan dan menghalangi pekerjaan, meskipun status hukum sudah jelas menyatakan bahwa lahan tersebut milik Pemkot Balikpapan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (14/1).
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan struktur untuk akses alternatif menuju Guntung tidak mengalami perubahan tahun ini. Artinya, untuk penyeberangan di atas sungai masih menggunakan Jembatan Bailey. “Khusus untuk pembuatan jembatan di Guntung tahun ini ditunda oleh TAPD,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin. Nantinya, akses Guntung masih menggunakan bekas Jembatan Bailey yang sebelumnya dipasang di Jalan Poros Bontang-Samarinda. Diketahui proyek ini merupakan kolaborasi antara bantuan perusahaan dengan APBD. Rencananya Pemkot akan membangun jembatan di akses tersebut. Tetapi saat ini telah dipasang jembatan sementara, konsepnya Bailey.
BONTANG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin Syam mengatakan, angka tersebut memang lebih sedikit dibandingkan yang diajukan. “Pengajuan kami senilai Rp650 miliar,” kata Amiruddin. Berdasarkan anggaran tersebut terdapat 10 kegiatan yang terakomodasi. Terbanyak ialah peningkatan saluran drainase atau penurapan yakni enam kegiatan. Rinciannya yakni peningkatan saluran drainase di Kanaan Rp55,5 miliar, segmen I Satimpo Rp30 miliar, segmen II Satimpo Rp25 miliar, dan Tanjung Laut Indah Rp30 miliar. “Kemudian ada penurapan Jembatan Asmawarman menuju jembatan Jalan Balikpapan Rp35 miliar, dan drainase Jalan HM Ardans Rp25 miliar,” ucapnya.
BONTANG - Kota Bontang kembali tidak mendapatkan kucuran dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan, tahun ini. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan, Bontang tidak lolos standar kemantapan jalan. “Standar kemantapan jalan di Bontang itu sudah di atas 80 persen. Sementara yang mendapatkan bantuan dari pusat itu di bawah 65 persen,” kata Anwar. Angka ini diambil dari kajian seluruh kondisi jalan di Bontang. Total terdapat 190 kilometer. Ia menyebut ini merupakan bukti bahwasanya Pemkot terus melakukan pembenahan konstruksi jalan. Meskipun dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.