Menampilkan 2084 data.
TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar akan kembali salurkan dana Rp50 juta per-RT. Dana Rp50 juta per-RT ini merupakan program pembangunan berbasis rukun tetangga, yang dijalankan sejak dua tahun silam dan kembali dijalankan hingga tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Program bantuan keuangan 50 juta per RT akan tetap berjalan, dan nantinya akan kembali ditingkatkan di RPJMD 2026-2030 sebanyak Rp150 juta per tahunnya,” ucap Kepala DPMD Kukar, Arianto. Dana tersebut akan disalurkan kurang lebih, 3.176 RT se-Kukar, direncanakan akan diberikan pada anggaran murni 2025.
TENGGARONG – Sesuai perintah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda saat ini sedang diaudit Inspektorat Daerah (Itda) Kota Samarinda. Audit ini merupakan tindak lanjut dari Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Wali Kota di sejumlah titik parkir beberapa waktu lalu. Hasil sidak mengungkap ketidak efektifan dalam sistem pembagian hasil pengelolaan retribusi parkir antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan juru parkir (Jukir) yang berada di bawah binaan Dishub. Sistem saat ini yang membagi 70 persen hasil untuk jukir dan 30 persen untuk pemerintah, dinilai tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah dari sektor tersebut.
SAMARINDA -— Biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda dipatok sebesar Rp11 ribu per porsi. Program ini telah diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SDN 004 Samarinda sejak pada 20 Januari lalu. Program ini sendiri dibiayai APBN melalui Badan Gizi Nasional dan distribusikan melalui SPPG Samarinda. Wakil Ketua SPPG Samarinda, Sirajul Amin menyampaikan biaya makan bergizi untuk pelajar itu sebesar Rpl1 ribu, tetapi masih fluktuatif tergantung isi menu yang disajikan. "Untuk harga ini pastinya sudah mencakup nasi putih, sayuran, lauk ayam, buah, dan susu," ujar Sirajul Amin, Senin (27/1). Selama pelaksanaan program MBG berjalan, SPPG masih belum menemukan kendala karena semuanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur. "Seperti keterlambatan pendistribusian makanan sejauh ini tidak ada, hanya saja yang menjadi kendala kita adalah proses adaptasi, sebab tim pelaksana Program MBG ini kan baru dibentuk dan masih dalam tahap penyesuaian," ucapnya.
JAKARTA, KOMPAS -— Arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran akan berdampak pada pemerintahan daerah yang belum mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah mesti mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran dari pusat. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengatakan, anggaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tentu akan berdampak pada kondisi keberlanjutan fiskal di mayoritas daerah. Apalagi, mayoritas pemerintahan daerah di level kabupaten dan kota belum memiliki kemandirian fiskal dan masih sangat bergantung dari transfer dana dari pusat.
SAMARINDA -— Dinas Sosial (Dinsos) Kukar berikan bantuan setiap bulannya kepada veteran dan janda veteran sebesar Rp900 ribu. Disampaikan Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris mengatakan saat ini setidaknya ada 78 veteran yang aktif diberikan bantuan berupa uang tunai dan bantuan permakanan pada event tertentu. Besaran yang diterima setiap bulannya Rp900 ribu yang disesuaikan oleh kebijakan pusat, dengan tujuan agar janda veteran ini dapat memenuhi kebutuhan dasar akan pangan yang bergizi. "Kita Pemkab Kukar sudah lama sekali memberikan santunan kepada veteran dan janda veteran dengan uang tunai nominal 900 ribu, setiap bulannya," tuturnya.
Lelang Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN beserta ekosistem pendukungnya, akan dimulai Februari. Berbeda dengan pembangunan istana, rumah susun, serta kantor kementerian proyek kompleks legislatif dan yudikatif diperkirakan relatif lebih lama. Balikpapan - Gedung Paripurna Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mempertahankan desain yang sama dengan yang ada di Jakarta (DKI). Yaitu memiliki ciri khas atap kubah berbentuk seperti cangkang kura-kura. “Kalau yang lain, konsepnya Nusantara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga kepada Kaltim Post.
BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) bakal memperbaiki ruas Jalan Arif Rahman Hakim. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan, kondisi ruas jalan tersebut lapisan aspalnya telah keropos. “Jika dibiarkan bisa berimbas ke bagian bawah struktur jalan,” kata Anwar. Pemkot pun sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,2 miliar untuk melakukan perbaikan. Mengacu data di sistem informasi rencana umum pengadaan, volume pengerjaan mencapai 12.683,57 meter persegi. “Jadi nanti jalur kanan dan kiri kami akan garap. Sesuai dengan volume yang ada,” ucapnya. Struktur lapisan penyusunnya AC-BC setebal 6 sentimeter. Kemudian lapisan AC-WC tebal 4 sentimeter. Terakhir Agregat A dengan tebal 20 sentimeter.
BONTANG - Pos anggaran terbesar dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim yang diterima Pemkot Bontang, yakni penurapan sungai. Khususnya di wilayah Kanaan. Nominalnya mencapai Rp53,6 miliar. Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Edi Suprapto mengatakan penurapan ini nantinya menggunakan material beton berpenampang T atau T-shape. Panjang turap mencapai satu kilometer. “Nantinya dari belakang kantor kelurahan sepanjang satu kilometer kanan dan kiri dinding sungai,’ kata Edi. Menurutnya salah satu sisi di lokasi tersebut masih berwujud turap tanah. Bahkan ada jejak alat kendaraan berat menuju ke lokasi sungai untuk melakukan upaya normalisasi. Dengan penurapan ini diharapkan debit air yang tertampung lebih banyak. “Tidak meluber ke permukiman warga ketika volume air yang masuk itu tinggi,” ucapnya.
BONTANG – Jumlah posyandu di Kelurahan Satimpo bertambah, setelah kelurahan memiliki bangunan yang akan difungsikan untuk Posyandu Nusa Indah 3. Lurah Satimpo Maryono mengatakan sebelumnya di kelurahannya hanya terdapat dua posyandu. “Dengan tambahnya ini nanti mengurangi beban pelayanan di dua posyandu sebelumnya,” kata Maryono. Bangunan Posyandu Nusa Indah 3 berada di depan Kantor Kelurahan. Ukurannya 4x5 meter. Menurutnya pembangunan ini dilakukan menggunakan sumber APBD Perubahan tahun lalu. Nilainya Rp150 juta. Pengerjaannya menggunakan skema penunjukan langsung. “Selain untuk posyandu ini seharinya nanti dijadikan bangunan Puskesmas Pembantu. Tiap kelurahan harus ada satu Puskesmas Pembantu,” ucapnya.
SAMARINDA -— Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten kota se-Kaltim. Dalam pengentasan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah terlibat di dalamnya. ta saja, tetapi pemerintah pusat hingga kabupaten kota juga Seperti yang disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bahwa sebenarnya jika berdasarkan perbandingan rasio rumah tidak layak huni di Kaltim sudah tidak terlalu besar. "Saya lagi menggunakan data base yang tersedia untuk mendata mana rumah yang tidak layak itu," ujar Akmal Malik, Jumat (2/4/1).