Menampilkan 2026 data.
UJOH BILANG - Upaya percepatan penurunan stunting terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu yang telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 11 persen pada tahun 2025. Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mahulu, Gerry Gregorius menegaskan pentingnya integrasi program lintas sektor dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut. Ia meminta perangkat daerah untuk memprioritaskan program-program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap target ini. “Fokus ini tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, infrastruktur sanitasi, penyediaan air bersih, dan penguatan ekonomi keluarga. Alokasi anggaran yang mendukung upaya ini harus menjadi prioritas,” ujar Gerry, Senin (20/1).
BONTANG, TRIBUN - Pemerintah Kota Bontang kembali memprioritaskan proyek revitalisasi drainase dan trotoar sebagai langkah untuk mengatasi banjir dan mempercantik wajah kota. Tahun Anggaran 2025, Pemkot Bontang mengalokasikan Rp24 miliar untuk perbaikan trotoar dan saluran drainase di Jalan R Soeprapto, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Pengerjaan proyek ini mencakup jalur sepanjang 2,3 kilometer, dimulai dari Simpang 4 Bontang Baru hingga Batalion 07/ABC. Sebelumnya, pada tahun 2023, perbaikan telah dilakukan di sisi seberang RS Amalia dengan anggaran sebesar Rp4 miliar. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bontang, Anwar Nurdin, menjelaskan bahwa desain proyek akan meniru konsep trotoar Malioboro, Yogyakarta, namun dengan penyesuaian anggaran.
PENAJAM - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan renovasi besar-besaran terhadap gedung SMP 1 Penajam pada tahun 2025. Rencana ini mencakup pembangunan gedung dua lantai sebagai upaya mengatasi kekurangan ruang kelas yang ada saat ini. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansya, menjelaskan bahwa perencanaan proyek ini sudah selesai dilakukan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024. Saat ini tengah memasuki tahap penghapusan aset yang terdampak pembangunan fisik. “Perencanaan sudah kami lakukan, dan perubahan anggaran di tahun 2024 sudah selesai. Sekarang, kami sedang memproses penghapusan aset yang terkena dampak fisik pembangunan,” ujar Ricci, Senin (20/1).
BALIKPAPAN - Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI) telah memutuskan nama-nama atlet yang tergabung dalam Timnas bola tangan pantai. Nama para atlet yang tertera dalam surat keterangan (SK) tersebut adalah mereka yang bakal bertanding di South East Asia Handball Federation (SEAHF) di Thailand, bulan depan. Di surat tersebut tertera bahwa atlet Kaltim sukses mendominasi kategori pantai. Baik di sektor putra maupun sektor putri. “Alhamdulillah SK Timnas untuk ke Thailand sudah keluar dari PB ABTI,” ujar pelatih Timnas beach handball Dwi Chandra Hariwibowo.
BALIKPAPAN - Sebanyak 1.488 bidang lahan warga akan dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1A dan Seksi 1B, Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan Samarinda (Balsam). Selain lahan milik warga, ada pula aset milik Polsek Balikpapan Selatan. “Kami sudah menyusun timeline pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1A dan Seksi 1B ini,” kata Kepala BBPJN Kaltim Hendro Satrio Muhammad Kamaluddin dalam keterangan tertulisnya kepada Kaltim Post, Minggu (19/1). Dia menerangkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, sebanyak 181 bidang lahan yang akan dibebaskan pada Seksi 1A. Sementara jumlah bangunan sebanyak 144, dan masing-masing 1 bangunan berupa mesjid, dan aset milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
KONFLIK karena tanah sering terjadi. Saling klaim, sertifikat ganda, ketimpangan pemilikan, hingga yang paling disorot adalah mafia tanah. Namun, ada secercah harapan untuk menuntaskan itu, dengan lahirnya Badan Bank Tanah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113/2021. Instansi itu mulai efektif bekerja pada awal 2022. Bank Tanah ini memiliki tugas yang cukup berat. Di antaranya, merencanakan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, reforma agraria, serta keadilan pertanahan. “Kami menyadari bahwa ada ketidakadilan pertanahan di Indonesia, gini rasio tanah atau ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia semakin besar, posisinya saat ini 1 persen orang menguasai 59 persen tanah,” terang Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Bandung, Sabtu malam (18/1). Bank Tanah hadir untuk mengurai benang kusut pertanahan tersebut. Banyak arah melintang yang harus diatasi. “Karena ini badan baru, banyak yang belum memahami apa itu Bank Tanah. Masyarakat belum mengetahui,” ujarnya.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda, khususnya para pelajar, sudah dinantikan masyarakat. Salah satu mitra program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), CV Ratna Akbar, ditunjuk menyuplai makanan bagi ribuan siswa di beberapa sekolah di Samarinda. Namun, masih dalam tahap persiapan akhir. Pemilik CV Ratna Akbar, yakni Akbar Taufiqqul Hidayat mengungkapkan, pihaknya tengah menyelesaikan renovasi pembangunan dapur khusus dan menyusun tim yang akan bekerja di dalamnya. Targetnya awal Februari dapur sudah siap beroperasi. “Namun, kepastiannya masih menunggu arahan pusat,” ujarnya, Jumat (17/1).
TENGGARONG - Bupati Kukar, Edi Damansyah memimpin rombongan safari subuh ke-271 Pemkab Kukar yang mengunjungi Musala Al Jawahir, RT 08, di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Minggu (19/1) pagi. Safari subuh dirangkai dengan penyerahan hibah secara simbolis, sebagai wujud realisasi program Kukar Berkah kepada Panti Asuhan Al Kahfi senilai Rp900 juta, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin senilai Rp100 Juta, dan penyerahan bantuan hibah sebagai wujud realisasi program revitalisasi rumah ibadah kepada Masjid Baiturrahim, Jalan Tambak Rel senilai Rp1 miliar, dan kepada Masjid M Sadjid senilai Rp1 miliar. Total bantuan yang diserahkan pada safari subuh ini senilai Rp3 miliar. Edi mengatakan bantuan ini untuk memastikan pemerintah hadir meskipun pihaknya menyadari belum sesuai dengan keinginan dan usulan yang disampaikan.
BALIKPAPAN - Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, kini pembahasan flyover Muara Rapak kembali berlanjut. Hal ini mengemuka seusai pertemuan Pemkot Balikpapan dan Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu. Wakil rakyat di Karang Paci meminta Dinas PUPR-PERA Kaltim melakukan review kembali dokumen detail engineering design (DED) flyover Muara Rapak. Seperti diketahui sebelumnya proyek ini sudah memiliki DED. Bahkan tahun lalu, DPR RI telah berkunjung ke lokasi tersebut. Meski kenyataannya sampai sekarang, proyek prioritas ini tak kunjung terealisasi. Teranyar Dinas PUPR-PERA Kaltim harus melihat hasil review DED lagi.
UJOH BILANG - Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten terkait jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menekankan pentingnya kejelasan status jalan yang selama ini telah menjadi penghambat utama dalam pembangunan akses jalan tersebut. “Selama ini, status jalan Kubar-Mahulu masih non-status. Karena itu, pembagian kewenangan harus segera diperjelas agar pembangunan bisa lebih optimal,” ujar Ekti, Minggu (19/1).