Menampilkan 2084 data.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong 100 kampung di Kabupaten Berau untuk mencari peluang dalam meningkatkan perekonomian kampung. Salah satunya, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan yang memiliki peluang dalam pengelolaan pasir silika atau pasir kuarsa. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Herau, Nanang Bakran mengatakan, estimasi umur tambang pasir silika diperkirakan dapat bertahan hingga 30 tahun. Hal ini, tentu membuka peluang jangka panjang untuk investasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun pasir silika, dikenal sebagai bahan baku penting dalam berbagai industri seperti pembuatan kaca, panel surya, genteng, logam, hingga perangkat elektronik.
SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) turut merespon terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan penundaan pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer Penerintah Pusat. Pemkab Kutim menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran (SK) berdasarkan panduan bersama dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Disebutkan, bahwa maksud surat tersebut pemerintah pusat menginstruksikan penundaan pelelangan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer pusat sambil menunggu arahan berikutnya. "Dana transfer pusat yang tertunda mencapai Rp2,2 triliun. Tentu merupakan bagian penting dari total APBD Kutim Tahun 2025 sebesar Rp11,15 triliun," kata Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Minggu (26/1).
UJOH BILANG — Peningkatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berulang menjadi hal penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang mengatakan evaluasi menjadi langkah strategis di tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. la mengingatkan bahwa temuan yang sama dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan. "Temuan yang berulang harus diminimalkan agar tidak kembali terjadi di tahun 2025. Sehingga penting untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki," ujar Stephanus. Dirinya menekankan pentingnya implementasi manajemen risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
JAKARTA — Hingga akhir 2024, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan Rp3,53 triliun dana APBN untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengungkapkan dana sebesar itu dialokasikan untuk sejumlah PSN seperti infrastruktur konektivitas Jalan Tol Seksi 3A, 33, dan 5A, serta Jalan Bebas Hambatan Seksi 53, 6A, dan 63. Pendanaan lahan khusus jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN ini dialokasikan sebesar Rp2,87 triliun. "Dari jumlah itu, telah disalurkan sebanyak Rp2,32 triliun, atau sekitar 78,11 persen. Ini data per 31 Desember 2024," ungkap Rustanto dilansir dari Kompas.com. Selain infrastruktur konektivitas, pendanaan untuk pengadaan lahan lainnya juga disalurkan seperti infrastruktur sumber daya air, yang seluruhnya berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkap pihaknya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas keresahan masyarakat terkait Tugu Pesut Mahakam yang baru dibangun di simpang Mal Lembuswana. Ikon baru tersebut menuai berbagai tanggapan, terutama karena desainnya yang dianggap 'aneh' serta besarnya anggaran yang mencapai Rp1,1 miliar. Beberapa warga mengkritik bentuknya yang tidak menyerupai pesut secara utuh, sementara lainnya mempersoalkan transparansi penggunaan anggaran proyek tersebut. Deni memahami adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, kritik adalah hal yang wajar dalam setiap pembangunan.
TANAH GROGOT - Pemkab Paser benar-benar serius mempersiapkan kontingennya menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII/2026 mendatang. Sebagai tuan rumah, segala hal mereka persiapkan sejak dini. Termasuk rancangan bonus yang akan diterima para atlet Bumi Daya Taka yang berhasil meraih medali di multiajang olahraga yang bergengsi di Kaltim itu. Mereka menjanjikan nilainya akan lebih daerah lain. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser Syarief Rakhmadani. Harapannya itu menjadi motivasi para atlet. “Agar lebih giat berlatih hingga menorehkan prestasi dalam mengharumkan nama daerah,” kata Syarif Rakhmadani. Pada edisi sebelumnya, peraih medali emas menerima Rp25 juta. Nah, pada Porprov 2026, mereka mengusulkan nilai yang lebih besar dari daerah lain.
Siapa bilang IKN seperti mati suri sepi pembangunan. Faktanya, hingga sekarang ibu kota baru itu seperti “tidak tidur”. Aktivitas siang dan malam dikejar. DIREKTUR Utama Kaltim Post Ivan Firdaus memimpin rombongan dua mobil, dari Gedung Biru Kaltim Post di Balikpapan. Pria berkacamata tersebut berangkat pada Rabu (22/1) Pukul 10.00 Wita. Didampingi jajaran direktur dan manajemen lainnya. Setelah menghadiri HUT ke-14 Balikpapan TV (Kaltim Post Group). Setelah melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), satu lagi mobil awak Kaltim Post dari Samarinda ikut bergabung di Kilometer 38 Samboja, Kutai Kartanegara. Tiga kendaraan lantas mengaspal beriringan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui jalan negara Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
TENGGARONG - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar telah menjalankan Program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 500-600 unit. Program RLTH ini bertujuan untuk memberikan rumah layak huni bagi masyrakat miskin di Kukar dan telah terdaftar oleh Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS). Bantuan ini diharapkan mampu mensejahterakan masyrakat dan menyediakan rumah yang nyaman dan representatif. Kabid Perumahan Disperkim Kukar, Hery Setyawan, mengatakan program ini telah dianggarkan dengan perkiraan mencapai Rp30 miliar dan telah berjalan di 20 kecamatan. “RTLH ini memang harus didata oleh teman-teman BPS serta tim survei, karena kita harus melihat dari beberapa sisi serta melihat apakah sudah mendapatkan bantuan sejenisnya atau belum masyarakat ini,” ungkapnya. Kata dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah pendataan yang sesuai serta pertimbangan yang matang dalam memberikan bantuan. Sehingga dibutuhkan survei dan cek lokasi secara menyeluruh.
Pembangunan gedung kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara diharapkan rampung dan difungsikan pada 2028. Dengan begitu, Nusantara di Provinsi Kaltim di harapkan menjadi ibu kota politik Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (24/1). Rombongan yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu, ingin memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. ”Kehadiran kami di IKN adalah bentuk dukungan kepada IKN dan Otorita IKN untuk melakukan percepatan pembangunan IKN,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media usai kunjungannya di Taman Kusuma Bangsa, KIPP IKN PROGRES PEMBANGUNAN : Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (pegang mik) memaparkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani (tiga kiri) dan rombongan di KIPP IKN, Jumat (24/1) Selain Ahmad Muzani, pimpinan MPR RI yang turut hadir yakni Wakil Ketua V MPR v RI Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua VI MPR RI Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional), Wakil Ketua VII MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), dan Wakil Ketua VIII MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah).
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan 'G akan melanjutkan pengerjaan saluran drainase di Jalan Suryanata. Kabid Bina Warga PUPRK Anwar Nurdin mengatakan untuk anggaran yang disiapkan yakni Rp1,3 miliar melalui APBD tahun ini. “Bentuknya pengerjaan untuk sisa titik. Baik untuk saluran parit maupun trotoar,” kata Anwar. Titik yang akan dikerjakan ialah sisa pengerjaan yang belum disentuh pada tahun lalu. Diketahui untuk sisi kanan jalan dari simpang empat Bontang Baru, serta untuk titik lainnya yakni setelah parit besar di dekat Jalan Gamelan hingga simpang tiga Jalan Awang Long. “Mengenai lebar trotoar itu nantinya sama dengan kontruksi yang sudah terbangun. Sekira satu hingga dua meter,” ucapnya. Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan, volume pengerjaan yakni 114,93 meter. Rencananya pengadaan akan memakai skema e-katalog. Pemilihan skema ini berkaca dengan proyek di tahun lalu. Beberapa pengerjaan motor dari durasi kontrak, karena sistem lelang membutuhkan waktu yang lama.