Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Pembangunan Tugu Pesut di Samarinda bukan sekadar proyek pendirian landmark baru, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap isu lingkungan yang semakin mendesak. Dengan menggunakan bahan baku utama HDPE daur ulang dari sampah tutup botol, tugu itu menjadi simbol komitmen Samarinda dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus. Perancang tugu dari CV Evolution Vergian Septiandy mengungkapkan, pemilihan bahan daur ulang memiliki makna yang mendalam. Pihaknya ingin memicu diskusi publik tentang masalah lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah plastik. “Selama ini belum banyak karya seni publik di Samarinda yang mengangkat isu lingkungan secara eksplisit,” ucapnya.
TENGGARONG - Prestasi tersebut menjadi bukti nyata dari kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat desa. Keberhasilan ini bukan hanya soal penghargaan, melainkan gambaran dari konsistensi Kukar dalam membangun desa-desa yang kuat dan mandiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menjelaskan bahwa prestasi ini adalah hasil evaluasi terus-menerus terhadap program pembangunan pedesaan. Tahun 2023, Kukar hanya mampu berada di peringkat ketiga. Namun, langkah strategis dan inovasi berhasil membawa Kukar naik ke posisi kedua. “Kami di DPMD Kukar selalu melakukan evaluasi untuk mendorong kemajuan. Peningkatan ini adalah hasil dari komitmen semua pihak, termasuk pemerintah desa,” ungkap Arianto usai Apel Gabungan di Pemkab Kukar, Senin (20/1).
SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp180 miliar pada 2025 ini untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Akmal melakukan kunjungan kedua kabupaten itu pada 13-16 Januari lalu. Hasilnya, Akmal menyebut hal yang harus dibenahi ini, khususnya pemenuhan infrastruktur, serta akses jalan yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat. “Kita memastikan masih banyak infrastruktur ke depan khususnya di daerah ini yang harus dibenahi dan dibangun, makanya dengan adanya anggaran yang kita siapkan nantinya bisa difokuskan pada (perbaikan) jalan serta runway di Mahakam Ulu,” ujar Akmal, Selasa (21/1).
BONTANG, TRIBUN - Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan akses jalan baru menuju Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara harus ditunda hingga 2026 karena keterbatasan anggaran. Proyek dengan estimasi biaya Rp7 miliar ini ditunda, meskipun Jembatan Bailey sementara telah dipasang untuk menjaga kelancaran akses jalan. Namun, meskipun Jembatan Bailey dapat memastikan kendaraan dan warga tetap bisa melintas, penundaan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap mobilitas warga Guntung dan kawasan sekitarnya. Terutama, akses jalan baru yang menghubungkan Kelurahan Guntung dengan RT 14 belum sepenuhnya dapat berfungsi optimal tanpa jembatan gantung permanen. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Bontang. Anwar Nurdin, menjelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan Jembatan Bailey hanya solusi sementara.
TANA PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menjual sejumlah barang bukti dari beberapa kasus yang telah memiliki ketetapan hukum, serta yang ditetapkan dalam pengadilan dengan putusan barang rampasan negara. Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (P3BR), Ryan Asprimagama mengatakan, penjualan langsung tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 24. “Penjualan langsung barang bukti ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harga nominal barang bukti di bawah Rp35 juta rupiah,” ucap Ryan, Selasa (21/1).
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Rp863,5 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) sepanjang 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk mengecek berapa transfer yang diterima Pemda. Ini utamanya bagi pihak yang selalu mempertanyakan mengapa daerahnya belum terbangun dengan baik. “Kalau Anda ada di daerah lihat kenapa pemerintah daerah saya belum bangun, yuk kita buka sama-sama yuk APBD-nya dapat berapa, dapat transfer berapa,” ucapnya di Instagram @smindrawati, Senin (20/1).
BONTANG - Rencana Pemkot Bontang untuk membangun lapangan minisoccer di Kompleks HOP 1, Satimpo belum terwujud tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, terbatasnya anggaran membuat pihaknya hanya fokus pada aspek akses penunjang di lokasi tersebut. “Kalau lapangan minisoccer belum masuk (anggaran tahun ini). Kami di tahun ini hanya membuat jalan keliling saja,” kata Bowo. Mengingat di Kompleks Lapangan HOP1 sudah berdiri lima bangunan. Hasil pengerjaan dua tahun terakhir. Meliputi Kantor Kelurahan Satimpo, Kantor Baznas, Kantor PKK, Kantor Bawaslu, dan Rumah Kreasi Milenial.
PENAJAM - Hal itu terungkap melalui rapat dengar pendapat bersama para pihak, termasuk manajemen PBT PPU, di Gedung DPRD PPU, baru-baru ini. “Setelah kami dalami dan lihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Direktur PBT pernah mendapatkan penyertaan modal sebanyak tiga kali. Pertama, Rp20 miliar dan setelah kami cek anggaran sebesar itu ternyata untuk pembelian lahan atau tanah seluas 170 hektare. Cuma yang ketika kami tanya kepada direkturnya itu, setelah pendataan, yang sudah fix 110 hektare, dan 60 hektare yang belum jelas posisinya ada di mana dan surat-suratnya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, Sabtu (18/1/2025). Dia melanjutkan, bahwa direktur berjanji untuk mencari letak puluhan hektare lahan tersebut.
BONTANG - Kepala Dinas PUPRK Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, awal tahun ini pihaknya melakukan kajian review dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). “Kami akan keluarkan dua lahan yang tidak bisa dibebaskan untuk proyek ini. Padahal masuk dalam perencanaan sebelumnya,” kata pria yang akrab disapa Bowo ini. Lahan tersebut dimiliki oleh warga yang ahli warisnya saat ini berdomisili di Amerika. Pemkot Bontang tentu merasa kesulitan untuk melakukan proses negoisasi. Karena harus ke duta besar terlebih dahulu. “Dua lahan ini posisinya di ujung maka kami keluarkan dari rencana. Lokasinya berdekatan juga,” ucapnya.
BONTANG - Polres Bontang menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh kelurahan pada Tahun Anggaran 2024. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. “Untuk saat ini, klarifikasi sudah selesai. Tidak ada ditemukan dugaan penyalahgunaan secara teknis,” ujar Alex baru-baru ini. Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bontang telah meminta klarifikasi dari sejumlah lurah di Kota Bontang. Proses ini dilakukan secara bergilir untuk mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan program Bimtek di masing-masing instansi. Pada akhir 2024, empat lurah telah dipanggil untuk dimintai keterangan.