Menampilkan 2026 data.
BONTANG - Harapan masyarakat Bontang untuk menikmati fasilitas olahraga di Stadion Bessai Berinta atau yang lebih dikenal dengan Stadion Lang-Lang masih harus bersabar. Pasalnya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan besar pada fasilitas stadion tersebut di tahun 2025. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang, Andi Parenrengi, saat dikonfirmasi. “Untuk tahun ini tidak ada kelanjutan pembangunan besar seperti tahun 2024 lalu. Namun, kita masih menunggu finalisasi anggaran. Siapa tahu ada pergeseran anggaran,” ujar Andi baru-baru ini.
TENGGARONG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana membangun jalan penghubung Kukar-Kutai Barat (Kubar) sepanjang 163,67 kilometer (Km). Jalan tersebut dibangun sebagaimana konektivitas antar wilayah dan memudahkan distribusi akses jasa dan barang, serta membangun roda perekonomian. Disampaikan Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, jalur ini direncanakan mulai daerah Desa Lamin Pulut dan Desa Lamin Telihan, tembus ke jalur nasional disambung hingga garis finish sisi Melak Ilir. “Ada di Jalur Kota Bangun melewati Kecamatan Kenohan dan tahun ini informasi dari Pemprov akan membuka akses itu, dan nanti mungkin bisa dicoba untuk pengukuran ruas jalan dari Pemkab Kubar,” jelasnya.
SAMARINDA, TRIBUN - Pajak alat berat akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik menilai kebijakan ini perlu mengingat banyaknya aktivitas industri di Benua Etam yang menggunakan alat berat. “Tapi kita masih menunggu evaluasi pusat. Karena ini merupakan jenis pajak baru dan harus ada rekomendasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar pria yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kemendagri RI tersebut.
BONTANG - Rencana pemangkasan tanjakan jalan di simpang empat RSUD Taman Husada, Bontang terhambat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, pihaknya telah menggelar sosialisasi dengan warga di area tersebut, dua pekan lalu. “Hasilnya mayoritas warga keberatan untuk dilakukan pembebasan lahan,” kata Edy. Berdasarkan kajian perencanaan yang telah dilakukan total 44 rumah yang bakal terkena imbas rencana ini. Mulai dari di Jalan Letjen S Parman maupun Soekarno-Hatta. Kemudian Dinas PUPRK membagi dua sesuai dengan jalur kondisi jalan. “Segmen utara dengan total lahan 2,22 hektare, sedangkan segmen selatan 1,76 hektare,” ucapnya. Tentu dengan luasan demikian maka tahapan akan makin runyam. Dinas PUPRK berkaca dengan pembebasan lahan untuk outtake air bersih di Guntung Telihan yang hanya seperempat hektare menemui kendala.
KEPALA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Penajam Paser Utara (PPU), Riviana Noor, belum menanggapi terkait hasil survei Yayasan Borneo Benuo Taka PPU tentang 5.565 jiwa di daerah ini yang tak punya rumah. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini sekira pukul 09.24 WITA, Sabtu (18/1/2025) melalui platform perpesanan WhatsApp (WA), ia mengatakan sedang cuti. Kaltim Post menanyakan apakah ada program untuk pembangunan perumahan bagi warga kurang mampu. “Saya lagi cuti. Bisa langsung ke Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang menangani,” kata Riviana Noor. Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas ini, tahun lalu, Riviana Noor sempat menyatakan kepada media ini bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah memiliki dua skema untuk mengatasi masyarakat di Bumi Daya Taka yang belum punya rumah.
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1A dan 1B. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar arus transportasi, dan mendukung perkembangan perekonomian di Balikpapan, serta sekitarnya. Saat ini, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B sedang berlangsung. Tol ini akan menghubungkan Tol Balikpapan-Samarinda hingga area sekitar Polsek Balikpapan Selatan. Sementara itu, pembangunan Tol Seksi 1A, yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan dengan Polsek Balikpapan Selatan, akan segera dimulai. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan komitmen Pemkot Balikpapan dalam mendukung proyek ini. Menurutnya, jalan tol IKN diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan kota.
BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menggelontorkan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan dibangun pada 2025. Proyek ini meliputi pembangunan jalan cor sepanjang 850 meter dengan lebar 7 meter. Kepala PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo, menyebut bahwa proses pengadaan jalan tersebut tengah dipersiapkan. Pelaksanaannya direncanakan melalui lelang terbuka atau menggunakan sistem E-katalog. “Kami, Pemkot, kebagian membangun jalan, sedangkan untuk gudangnya akan dikerjakan Bulog tahun ini juga,” saat dihubungi baru-baru ini.
TENGGARONG - Prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar pada 2025 ini difokuskan pada infrastuktur dan konektivitas. Pembangunan ini bukan hanya difokuskan daerah hulu saja, tetapi menjangkau wilayah tengah hingga pesisir. Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Julianti mengatakan paket pembangunan tersebut meliputi pemasangan pancang Jembatan Sebulu, konektivitas Kecamatan Muara Wis-Muara Muntai, perbaikan jalan Kecamatan Kenohan, Desa Sebelimbingan, hingga Desa Tuana Tuha yang menghubungkan antar kecamatan. “Termasuk di daerah Kecamatan Anggana-Muara Badak pembangunan jalan di beberapa titik lokasi, ada juga pelebaran jalan khususnya di Tenggarong,” jelasnya.
BONTANG - Direksi PT Laut Bontang Bersinar (LBB) belum bisa memastikan pembayaran tunggakan gaji karyawan per 25 Desember 2024. Awak Kaltim Post berupaya menghubungi Dirut PT LBB Lien Sikin tapi ia justru mengarahkannya ke Manajer Legal PT LBB Raidon Hutahahean. Kepada Kaltim Post, awalnya ia tidak mau berkomentar panjang terkait hiruk-pikuk ini. Menurutnya, PT LBB merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Namun pada umumnya, unit usaha ini berada di bawah Perumda Aneka Usaha dan Jada (AUJ). “Terkait tunggakan gaji saya tidak bisa pastikan kapan tanggal, bulan, maupun harinya penyaluran,” kata Raidon. Tetapi direksi dan manajemen mempunyai kewajiban untuk menyalurkan hak karyawan itu. Sepenuhnya terkait waktu penyaluran bergantung kepada keputusan dari direksi dan manajemen. Mengingat melibatkan beberapa elemen mulai dari direksi, manajer keuangan, hingga Human Resources Development (HRD), “Pada intinya perusahaan memang harus bayar,” ucapnya.
TANJUNG REDEB, TRIBUN - Selain melakukan revitalisasi tepian di perkotaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan perhatian kepada Tepian Kalimarau yang berada di Kecamatan Teluk Bayur. Namun revitalisasi yang ditarget rampung tahun lalu itu harus mundur hingga Februari 2025, lantaran keterlambatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dijelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Tepian Kalimarau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Indra Lestianto, progres revitalisasi Tepian Kalimarau sudah mencapai 84 persen. Ada penambahan waktu pengerjaan selama 50 hari kalender. Diprediksi akan selesai pada akhir Januari atau awal Februari. “Sampai saat ini terus berproses dan diharapkan selesai tepat waktu sesuai target,” ucap nya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (19/1).