Menampilkan 2084 data.
Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, membahas dukungan transfer umum daerah dan optimalisasi pendanaan pembangunan. Pertemuan berlangsung di Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, Jumat (31/10). Audiensi dipimpin langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, didampingi Sekretaris Kabupaten Stephanus Madang, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Rombongan diterima oleh JF Ahli Utama DJPK, Matheus Agus Kristianto dan Kasi Manajemen Pengetahuan, Prasetyo Indro Soejono, di ruang V con Room lantai 3. Dalam kesempatan itu, Bupati Angela menegaskan bahwa Pemkab Mahulu terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber pendanaan yang sah untuk memperkuat pembangunan daerah. “Tujuan kami datang ke sini adalah agar dana yang berasal dari TDF dapat dioptimalkan untuk pembangunan Mahakam Ulu. Kami memiliki treasury deposit yang cukup besar, dan kami ingin memastikan dana tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berusaha agar tunjangan aparatur sipil negara (ASN) tidak ikut terpangkas akibat penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang akan terjadi pada 2026 mendatang. Pemangkasan anggaran diperkirakan mencapai 60 persen, sehingga proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang sebelumnya lebih dari Rp5 triliun akan turun menjadi sekitar Rp2,5 triliun. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan kebijakan pengurangan TKD merupakan keputusan dari Kementerian Keuangan. Ia menyebutkan, kondisi itu akan membuat sejumlah program daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. “Dari pusat sudah menetapkan bahwa dana transfer akan berkurang cukup besar. Kita belum bisa memastikan besaran pastinya, tapi perkiraan awal penurunannya bisa sampai separuh lebih dari tahun ini,” ujarnya.
Samarinda – Pembangunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proyek strategis yang telah bergulir sejak dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada 2024 Pemkot telah membangun gedung cold storage senilai Rp2,5 miliar dan gudang cold storage tahap I sebesar Rp6,1 miliar. Tahun ini, ditambah lagi Rp7 miliar untuk perlengkapan cold storage serta pembangunan gudang tahap II. Seluruh fasilitas yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, seberang Dermaga Harapan Baru ini ditargetkan rampung akhir tahun 2025. Kehadirannya diharapkan bisa mendukung dermaga tersebut, yang tengah diusulkan untuk direvitalisasi pada 2026 mendatang.
Langit Nusantara siang itu tampak cerah, namun suasana di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terasa tegang pekan lalu. Di tengah kabar efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono berdiri di hadapan para jurnalis dengan keyakinan penuh. Suaranya tenang namun berisi. Pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana, tanpa terimbas gelombang pemotongan anggaran nasional. Sejak Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi pembangunan tahap II (2025-2029) pada Januari lalu, Basuki memastikan tidak ada satu rupiah pun yang berubah dari usulan Otorita IKN. Bahkan setelah palu APBN 2026 diketok DPR pada September 2025, angka itu tetap utuh. “Saya sudah bertemu Pak Menteri (Keuangan) Purbaya Yudhi Sadewa. Saya katakan, Bapak ingin memadukan kekuatan APBN, KPBU, dan swasta, dan IKN adalah ruang di mana itu bisa diwujudkan. Beliau setuju,” tutur Basuki. Pertemuan dengan Menteri Keuangan itu, kata Basuki, menjadi sinyal kuat bahwa proyek IKN mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi intens dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), mengingat proses penganggaran kini melibatkan dua kementerian strategis tersebut.
IKN dipastikan menjadi ibu kota politik 2028. Kini tahap II difokuskan pada pembangunan Trias Politica dan hunian ASN. Kabut tipis pagi itu belum sepenuhnya terangkat ketika rombongan jurnalis melangkah ke kawasan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kejauhan, suara alat berat bersahutan dengan desir angin yang membawa aroma tanah baru, tanah yang sedang menulis sejarah bagi Indonesia. Rabu (28/10) itu, Otorita IKN menggelar tur lapangan bersama puluhan wartawan lokal dan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memimpin langsung rombongan, menjelaskan setiap detail rencana besar yang kini memasuki tahap II pembangunan (2025-2028). Fase yang disebutnya sebagai “penentu arah masa depan ibu kota negara”. “Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, maka secara regulasi dan politik, Presiden Prabowo Subianto memastikan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028,” ujar Basuki, membuka dialog panjang yang berlangsung hampir dua jam. Pertemuan itu bukan sekadar paparan teknis. Ia terasa seperti upaya menegaskan keyakinan di tengah gelombang keraguan. Basuki tahu, publik masih menyoroti persoalan anggaran, arah kebijakan, hingga kelangsungan sosial dan budaya di tanah baru itu. Namun, ia tampak teguh. “Kalau sampai sarana dan prasarana untuk mewujudkan ibu kota politik itu tidak terwujud, maka kesalahan itu ada di kami,” tegasnya. Dalam penjelasannya, Basuki mengurai rencana pembangunan yang kini tak lagi hanya berfokus pada infrastruktur Otorita IKN, katanya, tengah membangun ekosistem kehidupan, sistem transportasi terpadu, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tanah Grogot – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser merespons baik sejumlah usulan forum komunikasi guru swasta di Paser yang mengeluhkan tentang kesejahteraan dan bantuan dari pemerintah. Kepala Disdikbud Paser M Yunus Syam mengatakan, honorarium guru swasta kini di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) boleh sampai 40 persen. Untuk di daerah atau Bosda, tidak ada batas persentase yang diberikan untuk honorarium guru. "Ini kabar baik yang perlu diketahui teman-teman guru swasta," kata Yunus, Kamis (30/10/2025). Ia menyebut, selama ini Pemkab Paser memberikan bantuan Bosda ke sekolah swasta berdasarkan kemampuan anggaran daerah. 20 persen kuota pendidikan sudah terpenuhi untuk di Paser sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, selama ini alokasi tersebut sudah maksimal terserap untuk di Paser. Disdikbud Paser menggaji guru membutuhkan Rp600 miliar per tahun. "Sementara alokasi anggaran di dinas hanya Rp700 miliar," kata Yunus.
Bontang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) terus mempercepat peningkatan infrastruktur jalan. Tahun ini, dua ruas jalan vital di Keluruhan Bontang Lestari, yakni Jalan Pramuka 1 dan Pramuka 2, akan segera diaspal. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPRK Bontang, Anwar Nurdin, mengatakan proyek tersebut didanai melalui APBD Perubahan 2025. Dengan total anggaran sekitar Rp4,7 miliar. Saat ini, proses masih dalam tahap lelang dan penandatanganan kontrak, yang ditarget rampung pada 14 November 2025. “Sekarang prosesnya sudah lelang. Kami jadwalkan penandatanganan kontrak pertengahan November. Setelah itu langsung jalan, karena pekerjaan pengaspalan relatif cepat,” kata Anwar kepada Kaltim Post, Jumat (31/10/2025).
BALIKPAPAN — Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan berkolaborasi dengan swasta dalam membangun Balikpapan Connectivity (B-Connect). Termasuk dalam menghadirkan sarana peningkatan transportasi. Rencananya akan menghadirkan halte-halte baru. Mengingat jumlah halte masih kurang dari kondisi yang dibutuhkan. Dishub telah melakukan revitalisasi dua halte. Serta teranyar revitalisasi halte kerja sama bersama pihak swasta. Seperti Halte Kehutanan di Jalan Ahmad Yani yang mendapat bantuan dari operator transportasi online, Gojek. Halte ini menjadi titik integrasi antara layanan Balikpapan City Trans dengan moda transportasi lain. Kata Kepala Dishub M Fadli Pathurrahman mengatakan, Halte Kehutanan menjadi pilot project. “Bagi swasta yang ingin memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) membangun halte bisa melihat contoh tersebut,” bebernya. Mengingat ada beberapa halte bantuan CSR tidak memenuhi standar layak.
Pemerintah pusat menegaskan kesiapan mendukung daerah yang berpotensi terdampak penyesuaian transfer ke daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, langkah mitigasi fiskal akan disiapkan agar pelayanan publik di daerah tidak terganggu. “Kita akan melihat mana daerah yang terdampak cukup dalam akibat penyesuaian dari TKD 2026, dan kami nanti akan di belakang untuk mensupport,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Rakor yang diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia itu, menjadi ajang penyamaan arah kebijakan antara pusat dan daerah menjelang penyusunan APBD 2026. Restuardy menegaskan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar daerah segera menyiapkan langkah efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik. Menurut Restuardy, seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap komposisi belanja agar penghematan bisa dilakukan di sisi aktivitas dan penunjang. “Efisiensi harus dilakukan, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Balikpapan – Tahun ini, proyek refinery development master plan (RDMP) akan berakhir. Serapan tenaga kerja mulai berkurang di sektor tersebut. Awalnya dari 40 ribu tenaga kerja menjadi 15 ribu tenaga kerja. Mengantisipasi hal ini, Balikpapan bakal mengandalkan sektor industri lain. Pemkot Balikpapan terus berupaya menarik investor untuk menanamkan modal di Kota Minyak. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan pihaknya optimistis Balikpapan bisa menjadi kota jasa, perdagangan, dan industri. Mengingat dari sisi letak geografis menjadi keunggulan. “Kita berhadapan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang ada di Kalimantan,” ungkapnya. Keunggulan ini akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Seperti diketahui, ALKI II merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Sulawesi dan Samudera Hindia. Ini menjadi rute pelayaran dan penerbangan internasional. “Kita ingin menjadikan Balikpapan sebagai pusat perindustrian yang ada di Kalimantan,” tuturnya. Rahmad yakin ini bukan hal yang mustahil dengan berbagai strategi.