Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan baru. Menurutnya, program tersebut merupakan inisiatif yang baik dan perlu mendapat kesempatan untuk disempurnakan sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Berdasarkan informasi, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berkunjung ke Kaltim, Rabu (12/2) hari ini. Salah satu tujuan dari kunjungannya tersebut adalah untuk memantau proses pelaksanaan MBG di Kota Samarinda. Melalui program tersebut, DPRD Kaltim tentu saja menyambut dengan positif. "Pemerintahan baru saat ini sedang dalam masa transisi. Ada program yang bagus dan harus dilaksanakan dengan baik. Kita beri kesempatan dan waktu, agar program ini bisa disempurnakan dan segera berjalan dengan baik dan benar," ujar Ananda.
SAMARINDA, TRIBUN - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjajal rumput hijau Stadion Segiri, di Jalan Kesuma Bangsa Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang kelar direhab, Senin (10/2). Akmal melakukan tendangan penalti ke arah gawang yang dijaga Ketua Suporter Pusamania, Adhu. "Saya akan menendang dua kali, karena bolanya ada dua, maka tendangannya ada dua. Ini kita selesaikan di lapangan, jangan di atas meja terus,” kata Akmal saat meninjau langsung stadion tersebut. Namun sayang, Akmal gagal cetak gol di dua kesempatan menendang bola. Tendangan pertama Akmal melebar ke kiri gawang dijaga Adhu. Lalu tendangan Akmal Malik yang kedua ditahan Adhu. Sang kiper dadakan inipun mendapatkan hadiah uang tunai berwarna merah dari Akmal Malik. Adhu mengaku uang pemberian langsung dari Pj Gubenur sebesar Rp1 juta digunakan makan bareng bubuhan Pusamania. “Kunci menahan tendangan Pj Gubernur ya saya lakukan supaya bisa masuk dan viral di media saja,” kata Adhu sembari tertawa.
UJOH BILANG – Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) resmi menyerahkan Bandar Udara (Bandara) Datah Dawai di Long Pahangai kepada Kementerian Perhubungan RI. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan Naskah Hibah Daerah (NHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah. Penyerahan berlangsung di Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Gedung Karsa, Lantai 5, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pekan lalu. Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, bertindak sebagai pihak pertama dalam penandatanganan ini, sementara pihak kedua diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa. Kegiatan ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, serta Kepala Dinas Perhubungan Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing. Dalam kesempatan tersebut, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa keberadaan bandara di wilayahnya menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis Mahulu yang jauh dari ibu kota provinsi serta terbatasnya akses transportasi udara ke Jakarta dan daerah lainnya.
BONTANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang akan membangun dermaga di kawasan Taman Mangrove Berbas Pantai tahun ini. Pembangunan yang menelan anggaran Rp5 miliar ini bertujuan mempermudah akses wisatawan ke destinasi bahari populer, seperti Pulau Beras Basah dan Malahing.” Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Bontang, Jainuddin, mengungkapkan bahwa rencana awal pembangunan dermaga sempat diarahkan ke Tanjung Laut dan Bontang Kuala. Namun, tahun ini diputuskan untuk dialihkan ke Berbas Pantai agar akses lebih terpusat. “Awalnya kami mau bangun di Tanjung Laut dan Bontang Kuala, tapi tahun ini dialihkan ke Berbas Pantai. Jadi nanti jadi satu akses di Dermaga Berbas Pantai,” ujarnya beberapa waktu lalu. Pembangunan dermaga ini akan dilakukan secara bertahap di beberapa titik. Setelah Berbas Pantai, Dishub menargetkan pembangunan dermaga di Tanjung Laut Indah pada 2026 dengan anggaran yang sama, yakni Rp5 miliar. “Rencana kami tahun depan pembangunan dermaga di Tanjung Laut secara bertahap,” tambah Jainuddin.
PENAJAM – Selama ini, ada kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat bahwa ketentuan 30 persen alokasi APBD untuk gaji pekerja di lingkungan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), hanya diperuntukkan bagi tenaga harian lepas (THL) atau pegawai honorer. Padahal, kenyataannya, alokasi tersebut juga mencakup gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mengatakan, bahwa limitasi 30 persen APBD untuk total belanja pegawai bukan khusus untuk THL saja. “Saya perlu merevisi hal ini karena dalam pewartaan sebelumnya terdapat keterangan bahwa rekrutmen honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdampak pada ketersediaan alokasi anggaran pada APBD PPU yang membatasi khusus THL hanya maksimal sebesar 30 persen,” kata Muhammad Bijak Ilhamdani, kepada Kaltim Post, Senin (10/2/2025).
SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas Perusda dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menegaskan bahwa perusahaan daerah yang terus merugi dan tidak memberikan manfaat bagi daerah berpotensi untuk dibekukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Komisi II akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh Perusda milik Pemprov Kaltim. Jika terbukti tidak memberikan kontribusi dan hanya menjadi beban anggaran, maka tidak menutup kemungkinan kami meminta gubernur untuk membekukan atau menarik modal yang telah diberikan," ujar pria yang kerap disapa Ayub itu.
TANAH GROGOT - Pemkab Paser menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten untuk APBD 2026 pada Senin 10 Februari 2025. Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli memimpin langsung kegiatan ini. Fahmi mengatakan saat ini daerah tengah melaksanakan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2045. Yaitu periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Fahmi menaruh harapan yang besar pada penyelenggaraan forum Musrenbang hari ini, agar benar-benar dilaksanakan dengan serius. Sehingga apa yang direncanakan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. "Ini dalam rangka mewujudkan visi Paser Tuntas, yaitu Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera," kata Fahmi.
UJOH BILANG - Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan tenaga pendidik se-Kabupaten Mahulu, pengurus PGRI, dan perwakilan guru. Pertemuan itu membahas Nota Keberatan atas Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Cafetaria Kantor DPRD Mahulu, Senin (10/2). Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga sore itu, para tenaga pendidik menyampaikan aspirasi mereka mengenai TPP yang tidak mengalami kenaikan. Sementara ASN lain mendapatkan penyesuaian. "Dari draft Perbup yang beredar, TPP tenaga pendidik tetap. Sedangkan ASN lain mengalami kenaikan. Oleh karena itu, mereka menyurati DPRD agar dilakukan hearing untuk membahas hal ini," ujar Devung Paran.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan akses jalan di Kawasan Lapangan HOP 1, Kelurahan Satimpo, Bontang Selatan. Proyek ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan masyarakat serta ruang terbuka hijau. Pembangunan akses jalan ini akan menghubungkan lima bangunan strategis yang telah rampung, yakni Kantor Bawaslu, Kantor Baznas, Gedung PKK, Rumah Kreasi Milenial (RKM), dan Kantor Kelurahan Satimpo. “Kami berharap bisa meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik di kawasan ini,” ujar Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPR Kota Bontang, Robyssai Mannasa Malisa, Senin (10/2).
TANJUNG REDEB - Revitalisasi kawasan penataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tepian Teratai, Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb telah rampung. Namun, penyeragaman rombong atau gerobak UMKM gratis oleh Pemerintah Daerah belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menjelaskan bahwa penyerahan gerobak UMKM bagi pedagang di Tepian Teratai tertunda karena belum ada kelompok pedagang yang dapat mengakomodasi mereka. "Kita harus pastikan dulu bahwa mereka memiliki legalitas kelompok pedagang," jelasnya kepada Korankaltim.com, Senin (10/2) Hal ini disebabkan oleh persyaratan pemberian gerobak UMKM yang menggunakan dana hibah melalui kelompok pedagang. Eva mengakui bahwa pembentukan kelompok pedagang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga pihaknya masih memberikan pendampingan untuk membentuk kelompok pedagang di kawasan Tepian Teratai.