Menampilkan 2026 data.
UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh membuka sosialisasi aplikasi SIMGaji (Sistem Info Manajemen Gaji) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aplikasi ini terkait pengelolaan gaji ASN dan administrasi perpajakan. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Jumat (31/1/2025). Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang, Kepala BPKAD Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala PT Taspen Cabang Samarinda Maulana Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Mahulu. Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital guna mengoptimalkan pelayanan publik. Untuk mendukung hal itu, Pemkab Mahulu bekerja sama dengan PT Taspen dan KPP Pratama Tenggarong melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut.
BALIKPAPAN – Kota Balikpapan merayakan hari jadinya yang ke-128 dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik perayaan tersebut, muncul tantangan baru terkait efisiensi anggaran, seiring dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres ini mengamanatkan seluruh daerah untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qodri, menegaskan bahwa Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah pembiayaan program makan gratis yang menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Kota Balikpapan.
SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur masih membutuhkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai motor penggerak ekonomi hingga sosial masyarakat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud sendiri menegaskan adanya IKN di Kaltim membuat kemajuan signifikan. Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan yang terkoneksi dengan IKN, dibangun untuk konektivitas nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. “Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung,” tegasnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Hasanuddin Mas'ud di tengah kabar pemangkasan anggaran untuk IKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasanuddin, juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mewujudkan Kaltim sebagai provinsi yang maju dan sejahtera dengan adanya IKN di provinsi ini. Politisi Golkar yang akrab disapa Hamas ini juga menegaskan IKN bukan hanya dibutuhkan, tetapi juga kebanggaan bagi Kaltim, karena keberadaannya membawa dampak positif bagi seluruh wilayah di Indonesia.
UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas meskipun ada kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu yang tetap menjadi fokus adalah program-program dasar dan wajib, termasuk persiapan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran, terutama dalam perjalanan dinas, merupakan instruksi langsung dari pusat dan harus diikuti. “Mau tidak mau, karena ini sudah instruksi dari pemerintah pusat, ya kita laksanakan. Namun, kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan sesuai prioritas,” katanya, Sabtu (9/2/2025).
JAKARTA, TRIBUN - Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir. Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2). "IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody. Bahkan ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. "Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody. Sebelumnya Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp60,6 triliun.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama Bhabinkamtibmas, Lurah Gunung Telihan, Mochammad Cholid Hanafi melakukan monitoring lokasi pembangunan Offtake Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Jl. S. Parman, depan RSUD Taman Husada Bontang, RT 25, Kelurahan Gunung Telihan. Monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/DPKP2/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang menetapkan lokasi pembangunan Offtake SPAM Regional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
SANGATTA – Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim total dana kurang salur untuk 2024, mencapai Rp2,2 triliun. Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan mengatakan posisi keuangan daerah pada 2024 yang lalu, dapat lebih aman jika dana salur dari pusat segera cair. Mengingat utang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada pihak ketiga mencapai Rp1,3 triliun pada tahun 2024. Utang tersebut hingga kini masih belum terbayarkan. “Maka dari jumlah tersebut, sebesar Rp500 miliar telah ditransfer pada Desember 2024. Sementara sisanya Rp1,7 triliun masih menunggu pencairan dari pusat,” jelas Novel Legislator Partai Gerindra. Namun diakui, sesuai hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim sisa transfer tersebut akan menjamin kalau dana kurang salur itu segera ditransfer.
TANJUNG REDEB – Kampung Teluk Alulu di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, kini memiliki embung sebagai media tampung air bersih. Pembangunan embung yang menghabiskan waktu kurang lebih selama 2 bulan tersebut, dilatarbelakangi oleh misi PT Asian Bulk Logistics dalam program CSR mereka. Peresmian tersebut langsung disaksikan pemerintahan kecamatan dan Kampung Maratua, stakeholder yang terlibat, dan beberapa masyarakat Kampung Maratua. CHRO PT Asian Bulk Logistics, Hermawan selaku perwakilan dari manajemen, menjelaskan keberadaan Embung Teluk Alulu sebagaimana menjawab dari salah satu masalah kampung yang kesulitan air. Di mana, ketika masa kemarau tiba, sebagian besar di perkampungan Maratua, kesulitan dengan air. Lantaran, sejauh ini, memang mengandalkan air hujan. “Kami telah masuk ke Maratua sejak 2022. Tentu kami sering berdiskusi dengan pihak kecamatan maupun Kampung Maratua, kira-kira apa yang dapat kami bantu kepada pulau ini. Ternyata, ada permasalahan air dan listrik pada saat itu di Kampung Teluk Alulu,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (7/2/2025).
SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan patuh terhadap putusan pemerintah pusat terkait adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Guna menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga sudah mengeluarkan Keputusan Menkeu Nomor 29 Tahun 2025, perihal memotong anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam keputusan tersebut setidaknya ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong, yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir. Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2). “IKN kayaknya belum ada progres sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody. Bahkan, ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.