Menampilkan 2026 data.
UJOH BILANG - Para guru di Kabupaten Mahulu mengeluhkan tentang kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak adil. Keluhan ini disampaikan karena kenaikan TPP bagi pejabat struktural dinilai lebih tinggi dibandingkan tenaga pendidik. Keluhan ini kemudian ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu melalui Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Mahulu, Kristina Tening. Kristina menegaskan bahwa penentuan kenaikan besaran tunjangan bukan sekadar melihat dari nominalnya. Melainkan harus berdasarkan faktor pengungkit atau bukti pendukung (eviden). "Kami memahami keresahan para guru yang merasa ada kesenjangan dalam kebijakan ini. Namun, dalam menentukan besaran kenaikan tunjangan, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi jumlah kenaikan, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, tingkat tanggung jawab, serta aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Kristina.
SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Salah satu poin utama adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Melalui Instruksi Bupati Kutim Nomor B-100.3.4.2/04/HUKUM, seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Instruksi yang dikeluarkan pada 10 Februari 2025 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Bupati Kutim menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu poin utama yang mendapat pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
MARANGKAYU – Kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim kembali dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Kunjungan ke utara dimulai pada Selasa (11/2/2025) dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rest Area Desa Prangat Baru dan penanaman bibit kopi dan aren di Desa Perangat Baru (Prabu), Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). "Ini bukan acara seremonial biasa. Tapi ini gerakan membangun peradaban," kata Akmal Malik mengawali sambutannya. Meski diakuinya, wacana ini melalui tahapan waktu yang cukup lama. Namun, dia bangga bisa terlaksana saat ini. "Tempat ini akan mengurangi peradaban yang lalu-lalu. Yang suka nembak-nembak pohon. Malu kita Pak," canda Akmal.
BONTANG - Hari pertama Operasi Keselamatan Mahakam 2025 di Bontang, puluhan pengendara roda dua terjaring razia. Sejak Senin (10/2) lalu, sudah lebih dari 1.188 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 78 pengendara motor ditilang. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing melalui Kasat Lantas Polres Bontang AKP Purwo Asmadi mengungkapkan bahwa mayoritas pelanggaran yang ditemukan adalah pengendara tanpa SIM, tidak membawa STNK, pajak kendaraan mati, serta pelanggaran lainnya. "Barang bukti yang kami amankan terdiri dari 13 SIM, 30 STNK, dan 35 kendaraan bermotor," kata AKP Purwo Asmadi, Selasa (11/2). Khusus untuk kendaraan dengan pajak mati, pengendara langsung diarahkan ke petugas terkait untuk melakukan pembayaran. Operasi Keselamatan Mahakam 2025 ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025.
SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyediakan anggaran di tahun 2025 untuk pemeliharaan jalan yang nantinya akan ditangani setiap masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU). Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu menyediakan anggaran untuk pemeliharaan jalan se-Kaltim. "Anggaran ini nanti ditangani oleh UPTD pemeliharaan Infrastruktur Wilayah I, yang menangani jalan di wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kota Balikpapan," ujar Aji Muhammad Fitra Firnanda, Selasa (11/2).
SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meresmikan hasil rehabilitasi Stadion Utama Kaltim di Palaran, Senin malam (10/2/2025). Rehabilitasi tahap awal lapangan sepak bola yang biasa juga disebut Stadion Palaran itu merupakan ikhtiar Pj Gubernur Akmal Malik untuk membangkitkan kembali Stadion Utama Kaltim yang bersejarah dan monumental di Kalimantan Timur. Rehabilitasi lapangan sepak bola ini sudah direncanakan sejak enam bulan lalu. “Kita ingin membangunkan putri cantik yang sedang tertidur,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat peresmian rehabilitasi Stadion Utama Kaltim Palaran yang disertai dengan pengguntingan pita. Akmal mengaku sangat gembira dengan rencananya untuk mengembangkan wilayah selatan Samarinda dengan menghidupkan kembali Stadion Utama Kaltim. Pasalnya, rencana itu bak gayung bersambung dengan rencana pusat.
SAMARINDA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim tahun 2024 telah usai. Kini saatnya melakukan pengawalan program berdasarkan visi misi yang disampaikan kandidat saat kampanye. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung usai penetapan pasangan calon (paslon) terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, beberapa waktu lalu. Galeh menyebut saat ini masyarakat perlu menghargai hasil yang ada. Sebab secara aturan, kini telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sifatnya final dan mengikat. "Masyarakat tidak perlu larut terhadap konflik. Saatnya kembali bersatu. Tidak ada lagi 01 atau 02," ungkap Galeh, Selasa (11/2) kemarin. Ia mengingatkan bahwa sejatinya Pilkada ini bukanlah pertarungan politik, tetapi ide dan gagasan yang dituangkan melalui visi misi.
PENAJAM - Aliansi Pemuda Penajam Paser Utara (AP3U) menyoroti alokasi anggaran pembangunan untuk Kecamatan Babulu pada 2025 yang dianggap tidak adil berdasarkan data dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terdapat beberapa desa di Babulu yang tidak mendapatkan alokasi pembangunan sama sekali. Sementara itu, desa lain di kecamatan tersebut justru menerima alokasi yang sangat besar. "Kami melihat ada ketidakadilan yang mencolok dalam penyusunan APBD 2025" kata Ketua AP3U, Eko Cahyo Riswanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kaltim Post, Selasa (11/2/2025). "Seharusnya, pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek prioritas dan keadilan dalam penyusunan anggaran," tambahnya. Selain itu, AP3U juga menyoroti alokasi Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim Tahun 2025. Menurut dia, alokasi Bankeu Provinsi juga tidak merata dan terkesan hanya pada satu desa tertentu di Babulu. "Padahal, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pembangunan lain di Babulu yang seharusnya menjadi prioritas," lanjut Eko Cahyo Riswanto. "Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD lebih cepat tanggap dalam menyikapi persoalan ini," ujarnya.
TENGGARONG - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi salah satu sumber penghasilan di luar gaji pokok yang tentu sangat diharapkan oleh pegawai pemerintah, tidak terkecuali bagi pegawai Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, nyatanya sejak Desember 2024 hingga Januari tahun ini belum juga dibayarkan. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo mengungkapkan ini bukan persoalan tidak adanya dana tersedia di kas daerah. Tetapi lebih kepada teknis proses penganggarannya di masing-masing OPD saja yang belum rampung dilaksanakan. "Siapa bilang kita ga punya anggaran, ada, TPP belum cair ini karena proses penganggarannya belum selesai," ungkapnya, kemarin.
PENAJAM - Sekitar lima persen pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunggak pembayaran tagihan air. Dari sekitar 15 ribu pelanggan, jumlah yang menunggak mencapai sekitar 800 pelanggan setiap bulannya. Dengan nilai tunggakan berkisar Rp1,2 miliar, sebelum dilakukan penagihan intensif. Direktur Perumda Air Minum Danum, Taka, Abdul Rasyid, mengungkapkan tunggakan pelanggan adalah siklus yang terus berulang. "Jadi yang namanya tunggakan pelanggan itu tidak akan pernah selesai karena dia silih berganti. Misalnya kita tagih bulan ini, bulan depan kemungkinan ada yang nunggak lagi," ujarnya, Selasa (11/2/2025).