Menampilkan 2026 data.
SAMARINDA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja ke samarinda, Rabu (12/2). Ini adalah kunjungan pertama mantan Wali Kota Solo itu ke Kota Tepian sebagai Wapres. Tiba di Samarinda, Gibran bersama istrinya, Selvi Ananda mengunjungi titik pertama. Yakni Puskesmas Remaja yang berada di kawasan Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, sekitar pukul 14.16 Wita. Gibran langsung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, termasuk mengecek Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah berjalan. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dr Ismid Kusasih mengungkapkan, Gibran langsung meninjau pelayanan puskesmas serta berinteraksi dengan para petugas medis. Beberapa pertanyaan seputar layanan kesehatan pun diajukannya. Selain itu, Wapres memberikan apresiasi terhadap kebersihan Puskesmas yang dikunjunginya "Saya sempat mendengar Pak Gibran mengatakan Puskesmas ini bersih," ujar Ismid, Rabu (12/2).
SAMARINDA – Hampir lima tahun lamanya tidak mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin). Sebanyak 152 dosen Universitas Mulawarman (Unmul) mendesak agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera memenuhi hak tersebut. Dalam rilis yang diterima Koran Kaltim, Rabu (12/2), Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyebut tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. Di mana sejak dikeluarkannya peraturan tentang Tukin, dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) Kemdiktisaintek belum mendapat kan hak tunjangan kinerja tersebut sebagaimana layaknya ASN lainnya. Koalisi menilai dosen ASN Kemdiktisaintek mengalami diskriminasi sejak tahun 2020, sedangkan dosen di kementerian/lembaga lainnya mendapatkan hak Tukin, termasuk di kementerian lain justru berlomba untuk menaikkan Tukin pegawainya. Kondisi ini semakin miris ketika menyimak politik hukum pemerintahan saat ini bahwa pendidikan dan kesehatan dikesampingkan dari program prioritas pemerintah.
SAMARINDA - Sehari setelah mendapat kabar tentang permasalahan pembebasan lahan di Bendungan Marangkayu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik langsung menggelar rapat pada Rabu (12/2). Rapat di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur secara khusus membahas konsolidasi penanganan dan penyelesaian pembangunan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah pusat, PTPN, Pertamina, BWS, serta Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. "Kita bantu menjembatani permasalahan yang sudah 18 tahun tidak selesai-selesai. Insyaallah ini jadi kado masyarakat di Marangkayu dari Pak Rudy Mas'ud," kata Akmal Malik seusai rapat konsolidasi kepada awak media. Akmal menjelaskan peserta rapat konsolidasi terdiri dari Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual dan Andi Sofyan I Hasdam, Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud, anggota DPRD Kaltim, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, PTPN IV Regional V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim. Hadir juga pimpinan perangkat daerah terkait Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, serta perangkat desa dan tokoh masyarakat Marangkayu. Mereka sepakat membentuk tim yang akan membantu menyelesaikan masalah ini.
TANJUNG REDEB – Persoalan infrastruktur baik jalan maupun jembatan masih menjadi usulan yang selalu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, khususnya di Kelay. Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menyampaikan, agar usulan ini tidak terus menerus dibahas dalam Musrenbang, maka diperlukan solusi yang tepat untuk infrastruktur baik akses jalan maupun jembatan penghubung yang ada di Kelay. Elita mengatakan, hal ini sering sekali disampaikan dalam usulan prioritas di 14 kampung di Kelay. "Memang kita sering terkendala dengan kewenangan, namun kita bisa memanfaatkan dari CSR perusahaan karena ini menjadi tanggung jawab bersama," tuturnya. Menurutnya, perlu ada inventarisir terkait infrastruktur mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab), Pemprov, serta yang bisa menggunakan CSR perusahaan.
UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahulu telah mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang mengungkapkan kebijakan ini telah diikuti oleh pemerintah provinsi. Kemudian, Bupati Mahulu juga telah mengeluarkan instruksi dengan batas waktu pelaksanaan yang jatuh pada tanggal 10 Februari lalu. "Dari hasil perhitungan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang mencapai 50 persen ini nilainya kurang lebih Rp187 miliar. Dengan demikian, APBD murni Mahulu yang sebelumnya berjumlah Rp2,9 triliun kini berkurang menjadi Rp2,7 triliun," jelas Stephanus Madang, Rabu (12/2). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran guna mengalokasikan dana ke program-program yang lebih prioritas.
BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyoroti dampak pembangunan jembatan baru di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, yang menyebabkan akses utama SMPN 7 tertutup. Akibatnya, pihak sekolah harus menggunakan jalur alternatif yang bersebelahan langsung dengan ruang kelas siswa. "Kita lihat saja ini, walaupun rampung pembangunan jembatannya, akan tetapi hal ini merugikan pihak sekolah karena akses jalan masuk mereka tertutupi," ujar Heri Keswanto baru-baru ini. Saat ini, SMPN 7 Bontang menggunakan akses sementara yang melewati area Kantor PDAM Unit KS Tubun.
SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah tegas dalam pengelolaan anggaran 2025. Bupati mengeluarkan edaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi Bupati Kutim Nomor: B-100.3.4.2/04/HUKUM mengarahkan seluruh perangkat daerah (PD) untuk melakukan efisiensi belanja. Bupati Ardiansyah Sulaiman telah menggarisbawahi bahwa setiap OPD harus memangkas sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak prioritas. Fokus efisiensi meliputi pengurangan anggaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, honorarium tim, hingga proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda.
SANGATTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengaku tak setuju jika nilai pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai triliunan rupiah. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebenarnya kurang setuju akan adanya pemangkasan. Lebih baik Pemerintah Pusat melakukan rasionalisasi daripada harus ada pemangkasan APBD. Artinya Pemerintah Pusat membuat pedoman khusus untuk melakukan rasionalisasi APBD kepada Pemerintah Daerah. "Toh kalaupun harus ada pemangkasan, jangan sampai jumlahnya triliunan, kalau bisa ada refocusing saja terkait program apa yang harus disukseskan oleh daerah ini mengenai program Presiden jadi tidak harus dipangkas," ujar Jimmi, Rabu (12/2).
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya untuk merapikan status kepemilikan aset yang ada di daerah. Berdasarkan data aset dari Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPBMD), untuk aset lahan atau tanah milik Pemprov Kaltim berjumlah 770 lahan yang tersebar di 10 kota, serta beberapa aset di luar provinsi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir menyatakan bahwa secara data aset tanah milik provinsi sudah jelas di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Provinsi Kaltim. "Sementara untuk kepemilikan aset di tingkat kabupaten/kota, ada di masing-masing pemerintah daerahnya. Dan untuk mengidentifikasi perbedaannya, ada di data tersebut," ujar Muzakkir, Selasa (11/2) kemarin.
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2025. Salah satu fokus pemangkasan anggaran berada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, yang dinilai memiliki mekanisme kerja berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Hotel Fugo Samarinda, menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dan tidak serta-merta menyamaratakan semua sektor. "Sekretariat DPRD Kaltim tidak bisa diperlakukan layaknya OPD biasa, karena tugas dan fungsinya yang lebih kompleks, melibatkan banyak rapat serta kunjungan kerja," ujar Sarkowi.