Menampilkan 2084 data.
BONTANG – Rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada sudah digaungkan oleh Pemkot Bontang sejak tahun lalu. Namun, pada anggaran tahun ini tidak terdapat pos yang dialokasikan untuk rencana tersebut. “Tahun ini tidak dibangun karena tidak ada ketersediaan anggaran,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Akhmad Hamid. Diskes juga akan melakukan review terhadap kajian perencanaan rencana tersebut. Namun tidak dijelaskan berapa nominal anggaran untuk tahapan tersebut. Pun apa saja yang dilakukan review terhadap kajian perencanaan. “Tahun ini masih review kajian,” ucapnya. Sebelumnya perencanaan untuk pembangunan Gedung C sudah dianggarkan tahun lalu. Sebelumnya, Dirut RSUD Taman Husada dr Suhardi mengatakan faktor penambahan gedung ini lantaran ada pelayanan yang berkembang. Terlebih dalam waktu dekat ada pelayanan onkologi, kemoterapi, hingga bedah saraf. “Otomatis jumlah pengunjung juga bertambah. Kemungkinan terjadi lonjakan pelayanan rawat inap,” kata dr Suhardi.
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menepis retret atau orientasi kepemimpinan bagi para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 sebagai bentuk pemborosan. Langkah-langkah efisiensi disebut telah diambil. Retret yang akan digelar pada 21-28 Februari setelah para kepala daerah dilantik pada 20 Februari itu disebut merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Jumat (14/2/2025), di Jakarta, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, UU Pemerintahan Daerah memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada para kepala daerah terpilih.
TENGGARONG – Anggaran belanja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 akan mengalami perampingan. Ini menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan anggaran nasional sebesar Rp306,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) langsung bergerak menindaklanjuti kebijakan ini. Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, memastikan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan dengan cermat tanpa mengorbankan program-program prioritas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Kami telah melakukan serangkaian rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Edi Damansyah. Fokus utama kami adalah memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Sunggono saat ditemui, Kamis (13/2).
TANA PASER - Pemkab Paser melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berupaya untuk melaksanakan percepatan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2025 DPUTR telah merencanakan pembangunan di empat segmen pada ruas jalan Desa Pait, Kecamatan Long Ikis menuju Desa Kepala Telake, Kecamatan Long Kali. Yakni, Desa Pait ke Desa Tiwei, kemudian Desa Tiwei ke Desa Belimbing, dari Desa Belimbing ke Desa Pinang Jatus, serta dari Desa Pinang Jatus ke Desa Perkuwen. Kepala DPUTR Paser Asnawi menyampaikan, DPUTR telah merencanakan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser dengan anggaran mencapai Rp28 miliar.
SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ismail Latisi angkat bicara soal kebijakan efisiensi anggaran sebagian yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. la menyebut efisiensi anggaran bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan di sejumlah instansi, terutama Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). la juga menampik anggapan yang nyebut efisiensi anggaran ini hanya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Adanya PHK di berbagai instansi, juga harus dilihat dari latar belakangnya apa dulu. Boleh jadi bukan karena instruksi efisiensi anggaran," kata Latisi kepada Koran Kaltim, Jumat (14/2) kemarin.
PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah membahas secara intensif pencanangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 yang berdampak langsung pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2025 sudah berjalan pada pertengahan Februari ini. Namun, kebijakan efisiensi belanja yang dikeluarkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan pengelolaan TKD.
TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp160 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kelay pada tahun ini. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan di Kecamatan Kelay telah masuk dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR. Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan Jalan Poros Kampung Merabu dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Jalan Poros Kampung Panaan, Jalan Kampung Merapun Ujung, Jalan Merabu-Panaan, dan jalan penghubung akses lingkar luar Kecamatan Kelay.
PENAJAM - Selama masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, sejumlah sektor pembangunan di daerah Benuo Taka mengalami kemajuan signifikan. Sejak dilantik pada 2024, Zainal Arifin telah berhasil membawa perubahan di berbagai sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur, yang semuanya menjadi prioritas utama daerah. Salah satu pencapaian penting dalam masa kepemimpinannya adalah pembangunan fasilitas pendidikan. "Kami telah berhasil merehabilitasi dan membangun gedung sekolah baru yang memadai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi peserta didik agar sesuai dengan standar pendidikan yang lebih baik," ujar Zainal Arifin dalam acara Podcast, Jumat (14/2).
TENGGARONG - Sektor perparkiran menjadi pundi-pundi pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal. Inilah yang saat ini gencar dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dishub Kukar). Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi didampingi Kasi Pengelolaan Parkir Juliana mengatakan pihaknya menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar 500 juta rupiah di tahun ini. "Kami tak muluk-muluk dengan nilai 500 juta itu tercapai sangat bersyukur, daripada target kita tinggi tapi tak tercapai," kata Junaidi. Pihaknya mengaku optimis dapat mencapai target tersebut. Sebab Dishub Kukar memiliki potensi aset yang bisa dikelola maksimal, terlebih pada momentum tertentu yang bisa menghasilkan PAD.
TANA PASER - Bupati Paser Fahmi Fadli resmikan lahan parkir Kantor Kecamatan Tanah Grogot bersamaan dengan bangunan Posyandu Dahlia, Kamis (13/2/2025). 6hPeresmian dua fasilitas milik pemerintah itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Paser didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, yang menjadi pertanda sudah bisa difungsikan untuk masyarakat umum. Dibangunnya lahan parkir itu untuk memperluas area parkir kantor kecamatan yang sebelumnya kurang memadai untuk bisa menampung banyak kendaraan, begitupun di lokasi yang sama dibangun Posyandu untuk pelayanan kesehatan masyarakat. "Memang kantor kecamatan itu area parkirnya sering menjadi keluhan, jadi ketika ada agenda kecamatan parkirnya cukup padat sekali sehingga diupayakan dibangun area parkir," terang Fahmi.